CMMI Kecam Anggaran Rp3 Miliar untuk HUT Tapteng: Anggaran Rakyat Bukan untuk Pesta Seremonial

TAPANULI TENGAH – Ketua Umum Dewan Pimpinan Daerah Cendekia Muda Muslim Indonesia (DPD CMMI), Anggiat Marito, menyampaikan kritik terhadap kebijakan Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu dan Wakil Bupati Mahmud Efendi Lubis terkait pelaksanaan perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Tapanuli Tengah ke-80.

Menurut Anggiat, usulan anggaran perayaan sebesar Rp3 miliar di tengah keterbatasan keuangan daerah, yakni sekitar Rp16 miliar dalam P-APBD 2025, menunjukkan penggunaan dana publik yang tidak tepat prioritas.

"Ini bukan sekadar persoalan pemborosan, tetapi bentuk pengabaian terhadap kondisi masyarakat yang masih menghadapi kesulitan ekonomi. Saat rakyat berjuang dengan kemiskinan dan pengangguran, anggaran besar justru dialokasikan untuk pesta seremonial," ujar Anggiat dalam keterangannya.

Anggiat juga menyoroti bahwa sebagian kegiatan perayaan telah dilaksanakan meski anggarannya belum mendapat persetujuan DPRD.

Ia menilai hal tersebut berpotensi melanggar aturan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

"Bagaimana mungkin kegiatan yang belum memiliki dasar anggaran sudah dijalankan? DPRD sendiri menilai hal ini bisa masuk ranah pidana. Karena itu, Bupati dan Wakil Bupati harus bertanggung jawab," tegasnya.

Lebih lanjut, CMMI menilai bahwa alokasi anggaran tersebut seharusnya bisa diarahkan untuk program yang lebih menyentuh kebutuhan masyarakat, seperti beasiswa pendidikan, subsidi kesehatan, pemberdayaan ekonomi rakyat, maupun program pengentasan kemiskinan.

"Jika pemerintah daerah memiliki niat baik, bisa mencontoh Kota Sibolga yang merayakan HUT tanpa menggunakan APBD, melainkan melalui dukungan sponsor. Mengapa di Tapteng rakyat yang harus menanggung biaya pesta?" tambah Anggiat.

Ia juga mengingatkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah berulang kali menekankan pentingnya efisiensi dan melarang pemborosan anggaran melalui seremoni berlebihan.

"Apa yang dilakukan kepala daerah di Tapteng bukan hanya mengabaikan suara rakyat, tetapi juga tidak sejalan dengan arahan Presiden. Hal ini tentu patut menjadi perhatian serius," jelasnya.

Menutup pernyataannya, Anggiat mendorong aparat penegak hukum, BPK, hingga KPK untuk turut mengawasi dan menyelidiki penggunaan anggaran tersebut.

"CMMI bersama masyarakat Tapteng akan terus mengawal isu ini. APBD adalah milik rakyat, bukan untuk dihamburkan sesuka hati," pungkasnya.*