Wali Kota Medan: Rumah Anak SIGAP Harus Berjalan Berkelanjutan, Bukan Hanya Launching
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan dukungan terhadap pelaksanaan program Rumah Anak SIGAP yang digagas Tanoto Fou
PEMERINTAHAN
DENPASAR – Pemerintah Provinsi Bali bersama Koalisi Bali Emisi Nol Bersih menyelenggarakan Forum Investasi Iklim sebagai bagian dari rangkaian Pekan Iklim Bali 2025.
Kegiatan ini berlangsung di Prime Plaza Sanur, Denpasar, Kamis (28/8), dan menghadirkan berbagai pemangku kepentingan dari pemerintah pusat, daerah, sektor swasta, akademisi, hingga lembaga keuangan.
Forum ini mengangkat tema utama mengenai peran strategis kepemimpinan daerah dalam memperkuat komitmen terhadap aksi iklim, sekaligus memperluas akses terhadap skema pembiayaan berkelanjutan demi mendukung target penurunan emisi baik di tingkat nasional maupun global.
Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra, dalam sambutannya menekankan bahwa pemerintah daerah memiliki peranan penting dalam memastikan keberlanjutan agenda iklim.
Hal ini karena pemimpin daerah merasakan langsung dampak krisis iklim yang terjadi di lapangan.
"Pemimpin daerah memiliki peran kunci dalam implementasi aksi iklim, karena mereka terlibat langsung dalam berbagai tantangan dan dinamika lokal. Forum ini menjadi ruang untuk berbagi wawasan, memperkuat jaringan kolaborasi, dan merumuskan solusi konkret demi mewujudkan ambisi iklim daerah yang sejalan dengan target nasional," ungkap Dewa Made Indra.
Ia menyampaikan, Pemprov Bali telah menyusun peta jalan menuju Bali Emisi Nol 2045.
Namun, untuk mencapai target tersebut, diperlukan skema pembiayaan yang inovatif dan kolaboratif, mengingat besarnya kebutuhan anggaran yang harus dipenuhi.
Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan RI, Muhammad Rachmat Kaimuddin, menyoroti pentingnya penguatan solusi iklim berbasis riset dan praktik terbaik di daerah.
"Pembiayaan iklim yang berkelanjutan dan inklusif menjadi hal mendesak. Forum ini merupakan momentum untuk menggali berbagai opsi pembiayaan, mulai dari lembaga pendanaan internasional hingga investor lokal, agar proyek iklim dapat berjalan efektif dan berkelanjutan," ujarnya.
Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali, Syamsi Gunarta, memaparkan pengembangan Bali Climate Finance Platform (BCFP) sebagai inovasi lokal yang dirancang untuk memperkuat kesiapan proyek-proyek iklim di Bali.
"BCFP menjadi penghubung antara berbagai aktor, dari pemerintah hingga investor, untuk memastikan proyek-proyek iklim dapat dikembangkan secara menyeluruh, berkelanjutan, dan memiliki daya tarik investasi," jelas Syamsi.
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan dukungan terhadap pelaksanaan program Rumah Anak SIGAP yang digagas Tanoto Fou
PEMERINTAHAN
BINJAI Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Binjai menggandeng Bank Mandiri dalam upaya memperkuat sinergi program pencegahan dan pember
NASIONAL
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menerima bantuan kemasyarakatan dari Presiden Republik Indonesia berupa sapi kurban berbobot 1,
PEMERINTAHAN
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto yang pernah menyatakan akan mengambil unsur terbaik dari sosialisme dan kapitalisme dinilai tengah mem
EKONOMI
JAKARTA Sejumlah asosiasi petani hingga pelaku usaha kelapa sawit mengadukan anjloknya harga Tanda Buah Segar (TBS) kepada Wakil Menteri
PERTANIAN AGRIBISNIS
LAOS Tim penyelamat gabungan Laos dan Thailand bersama sejumlah ahli internasional berpacu dengan waktu untuk mengevakuasi tujuh warga d
INTERNASIONAL
JAKARTA Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Yorrys Raweyai menilai praktik eksploitasi sumber daya alam di Papua bukanlah fenomena
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S. Deyang menyatakan pihaknya mendukung langkah pemerintah dalam melakukan efisiens
EKONOMI
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menegaskan pemanfaatan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) oleh aparatur sipil
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,3 triliun untuk pembangunan infrastruktur pada tahun 2026.
PEMERINTAHAN