Pendaftaran Perlinsos Medan Baru 37 Persen, Rico Waas Minta Kepling hingga Camat Jemput Bola
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas meminta seluruh perangkat kewilayahan mempercepat pendataan dan pendaftaran warga ke Port
PEMERINTAHAN
DENPASAR – Pemerintah Provinsi Bali bersama Koalisi Bali Emisi Nol Bersih menyelenggarakan Forum Investasi Iklim sebagai bagian dari rangkaian Pekan Iklim Bali 2025.
Kegiatan ini berlangsung di Prime Plaza Sanur, Denpasar, Kamis (28/8), dan menghadirkan berbagai pemangku kepentingan dari pemerintah pusat, daerah, sektor swasta, akademisi, hingga lembaga keuangan.
Forum ini mengangkat tema utama mengenai peran strategis kepemimpinan daerah dalam memperkuat komitmen terhadap aksi iklim, sekaligus memperluas akses terhadap skema pembiayaan berkelanjutan demi mendukung target penurunan emisi baik di tingkat nasional maupun global.
Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra, dalam sambutannya menekankan bahwa pemerintah daerah memiliki peranan penting dalam memastikan keberlanjutan agenda iklim.
Hal ini karena pemimpin daerah merasakan langsung dampak krisis iklim yang terjadi di lapangan.
"Pemimpin daerah memiliki peran kunci dalam implementasi aksi iklim, karena mereka terlibat langsung dalam berbagai tantangan dan dinamika lokal. Forum ini menjadi ruang untuk berbagi wawasan, memperkuat jaringan kolaborasi, dan merumuskan solusi konkret demi mewujudkan ambisi iklim daerah yang sejalan dengan target nasional," ungkap Dewa Made Indra.
Ia menyampaikan, Pemprov Bali telah menyusun peta jalan menuju Bali Emisi Nol 2045.
Namun, untuk mencapai target tersebut, diperlukan skema pembiayaan yang inovatif dan kolaboratif, mengingat besarnya kebutuhan anggaran yang harus dipenuhi.
Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan RI, Muhammad Rachmat Kaimuddin, menyoroti pentingnya penguatan solusi iklim berbasis riset dan praktik terbaik di daerah.
"Pembiayaan iklim yang berkelanjutan dan inklusif menjadi hal mendesak. Forum ini merupakan momentum untuk menggali berbagai opsi pembiayaan, mulai dari lembaga pendanaan internasional hingga investor lokal, agar proyek iklim dapat berjalan efektif dan berkelanjutan," ujarnya.
Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali, Syamsi Gunarta, memaparkan pengembangan Bali Climate Finance Platform (BCFP) sebagai inovasi lokal yang dirancang untuk memperkuat kesiapan proyek-proyek iklim di Bali.
"BCFP menjadi penghubung antara berbagai aktor, dari pemerintah hingga investor, untuk memastikan proyek-proyek iklim dapat dikembangkan secara menyeluruh, berkelanjutan, dan memiliki daya tarik investasi," jelas Syamsi.
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas meminta seluruh perangkat kewilayahan mempercepat pendataan dan pendaftaran warga ke Port
PEMERINTAHAN
TANJUNG JABUNG TIMUR Kondisi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi, memprihatinkan. Seju
PEMERINTAHAN
Oleh Agus Santoso PEMBUKA 80 JUTA ALASAN UNTUK HATIHATIKasus penundaan transaksi yang viral beberapa hari ini membuat publik bertanya
OPINI
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan pemerintah siap menyediakan anggaran untuk menangani bencana, termasuk kebakara
EKONOMI
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menyebut Indonesia memiliki kemampuan kuat dalam menghadapi bencana gempa bumi dan letusan gunung bera
NASIONAL
JAKARTA Roy Suryo kembali menempuh jalur praperadilan dalam perkara tudingan ijazah Joko Widodo atau Jokowi palsu. Kali ini, Roy mengaju
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Harga ayam di sejumlah wilayah Kabupaten Batu Bara dilaporkan mengalami kenaikan yang cukup drastis. Kondisi tersebut mulai di
EKONOMI
BATU BARA Bupati Batu Bara Dr. H. Baharuddin Siagian, S.H., M.Si., C.L.A., menyambut kunjungan Komandan Komando Daerah Angkatan Laut (Dank
PEMERINTAHAN
JAKARTA Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mendorong negaranegara ASEAN memperkuat penerapan kesempatan kerja inklusif. Indonesia m
NASIONAL
JAKARTA Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) mendorong agar pembahasan Rancangan UndangUndang (RUU) Perlindungan Ketenagakerjaan dan P
EKONOMI