MEDAN — Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menegaskan komitmennya dalam memperkuat sistem pencegahan korupsi sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.
Hal ini disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Sumut, Togap Simangunsong, dalam rapat koordinasi dan evaluasi tindak lanjut pembangunan sistem pencegahan korupsi, yang digelar di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro No. 30, Medan, Rabu (1/10).
"Melalui forum ini, saya mengajak seluruh OPD untuk fokus menindaklanjuti hasil evaluasi sistem pencegahan korupsi. Mari kita terus berkomitmen bersama dalam memberantas korupsi di Sumut," ujar Togap dalam sambutannya.Baca Juga:
Togap mengungkapkan bahwa pada tahun 2024, Pemprov Sumut berhasil meraih nilai 83,84 dalam sistem Monitoring Center for Prevention (MCP), sebuah instrumen penilaian yang dikembangkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengukur efektivitas upaya pencegahan korupsi di daerah.
"MCP merupakan sistem pelaporan yang dirancang untuk memperkuat tata kelola pemerintahan daerah. Oleh karena itu, forum ini menjadi momentum penting dalam memperkuat pemahaman dan tindak lanjut terhadap area intervensi MCP," jelasnya.
Terdapat delapan area intervensi MCP, yakni:
- Perencanaan dan penganggaran APBD,
- Pengadaan barang dan jasa,
- Pengelolaan barang milik daerah (BMD),
- Pelayanan publik,
- Perizinan,
- Optimalisasi pendapatan daerah,
- Kapabilitas APIP (Aparat Pengawas Intern Pemerintah),
- Manajemen ASN.
Togap juga meminta agar seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) segera menindaklanjuti masukan dari KPK RI demi meningkatkan skor MCP dan memperbaiki aspek-aspek yang masih dinilai lemah.
Kepala Satgas Koordinasi, Supervisi dan Pencegahan Korupsi (Korsupgah) KPK Wilayah I, Uding Juharudin, turut memberikan apresiasi terhadap capaian Pemprov Sumut dalam penerapan MCP.
Menurutnya, nilai 83,84 sudah berada pada kategori yang baik.
"Pemprov Sumut masih bagus lah, 83,84. Itu menunjukkan daerah sudah berada pada jalur yang sesuai dalam menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan," kata Uding.
Ia menegaskan bahwa MCP bukanlah alat untuk membebani pemerintah daerah, melainkan sebagai alat bantu dalam membangun sistem yang transparan dan akuntabel.
"MCP ini kami harap jangan dianggap sebagai beban, tapi jadikan sebagai mitra dalam menciptakan pemerintahan yang lebih baik," tutup Uding.
KALIMANTAN UTARA PT Pertamina Hulu Indonesia (PHI) melakukan kunjungan evaluasi program tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL/CSR)
Nasional
LOMBOK TENGAH Direktur Pengamanan Objek Vital (Dirpamobvit) Korps Samapta Bhayangkara (Korsabhara) Badan Pemelihara Keamanan (Baharkam)
Olahraga
DUMAI Kilang Dumai milik PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) mengalami kebakaran pada Rabu malam (1/10/2025).adsense Area Manager
Peristiwa
SERDANG BEDAGAI Hingga tiga pekan sejak penemuan kerangka manusia di dalam pohon aren di Dusun I, Desa Pematang Ganjang, Kecamatan Sei R
Peristiwa
MEDAN Kabar gembira bagi masyarakat Sumatera Utara (Sumut). adsensePemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut resmi meluncurkan Program Pemut
Pemerintahan
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menegaskan komitmennya dalam memperkuat sistem pencegahan korupsi sebagai bagia
Pemerintahan
ACEH BESAR Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Madrasah Aliyah (MA) Baitul Arqam, Aceh Besar, menggelar Seminar Pembinaan dan Penguatan Penera
Pendidikan
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mengkaji dugaan kebocoran anggaran penyelenggaraan ibadah haji yang mencapai Rp 5 triliu
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan vonis sembilan tahun penjara kepada Vadel Badjideh dalam kasus asusi
Entertainment
JAKARTA FreeportMcMoRan akhirnya angkat bicara mengenai kabar rencana divestasi 12 persen saham kepada Pemerintah Indonesia. adsenseP
Ekonomi
