2 Ekskavator ‘Bebas’, Polda Sumut Tetapkan 2 Tersangka Kasus Tambang Emas Ilegal Tapsel-Madina
MEDAN Polda Sumatera Utara memulangkan dua dari 14 ekskavator yang sebelumnya diamankan dalam operasi penertiban tambang emas ilegal di
HUKUM DAN KRIMINAL
SERDANG BEDAGAI– Bupati Serdang Bedagai (Sergai), H. Darma Wijaya, secara resmi melantik dua pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sergai.
Prosesi pelantikan digelar di Kantor Bupati Sergai, Sei Rampah, pada Kamis pagi (16/10/2025).
Dua pejabat yang dilantik masing-masing adalah Drs. Dimas Kurnianto, SH, MM, M.SP sebagai Asisten Administrasi Umum, menggantikan posisinya sebelumnya sebagai Inspektur Kabupaten Sergai.Baca Juga:
Sementara posisi Inspektur kini diisi oleh Johan Sinaga, SE, MAP, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR).
Dalam sambutannya, Bupati Sergai yang akrab disapa Bang Wiwik menegaskan bahwa pelantikan jabatan bukan sekadar formalitas, melainkan momentum untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
"Jabatan ini bukan hanya kepercayaan dari pimpinan daerah, tetapi amanah dari masyarakat. Jalankan tugas dengan integritas, dedikasi, dan tanggung jawab penuh," tegasnya.
Kepada Inspektur yang baru dilantik, Bupati menekankan peran strategis pengawasan internal dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi.
"Saudara adalah ujung tombak pengawasan. Lakukan tugas secara objektif, independen, dan profesional. Audit bukan untuk mencari kesalahan, tetapi untuk mendorong perbaikan dan efisiensi," ujarnya.
Ia juga meminta agar Inspektorat aktif mendorong reformasi birokrasi serta menjaga kepercayaan publik melalui pengelolaan anggaran yang transparan dan tepat sasaran.
Sementara kepada Asisten Administrasi Umum, Bupati menaruh harapan besar agar mampu menjadi penggerak efisiensi birokrasi, serta menjembatani koordinasi antar perangkat daerah.
"Perkuat sistem tata kelola dan dorong percepatan transformasi digital dalam pelayanan publik. Jangan ada lagi kebijakan yang tumpang tindih," ucapnya.
Bang Wiwik juga menekankan pentingnya inovasi, sinergi lintas sektor, dan adaptasi terhadap dinamika perubahan zaman demi percepatan pembangunan daerah.
"Kita hidup di era perubahan cepat. Kolaborasi adalah kunci. Jadilah pelopor perubahan dan penjaga integritas di instansi masing-masing," pungkasnya.
Pelantikan tersebut turut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Sergai Suwanto Nasution, S.Pd, MM, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Ir. Kaharuddin, MM, Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan SDM Akmal, AP, M.Si, para kepala OPD, serta tamu undangan lainnya.*
(a008)
MEDAN Polda Sumatera Utara memulangkan dua dari 14 ekskavator yang sebelumnya diamankan dalam operasi penertiban tambang emas ilegal di
HUKUM DAN KRIMINAL
SOLO Presiden ke7 Republik Indonesia, Joko Widodo, mengaku telah menerima permintaan maaf dari Rismon Sianipar terkait polemik tudingan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memimpin sidang debottlenecking untuk membahas berbagai hambatan investasi dan operasional
EKONOMI
BINJAI Sekretaris Daerah Kota Binjai, Chairin F. Simanjuntak, mewakili Wali Kota Binjai, secara resmi menutup kegiatan Pesantren Kilat R
PEMERINTAHAN
JAKARTA Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu akhirnya muncul ke publik untuk pertama kalinya sejak konflik bersenjata antara Israel
INTERNASIONAL
JAKARTA Mantan anggota tim teknis analisa kebutuhan alat pembelajaran teknologi informasi, Stefani Nadia Purnama, mengungkap isi pertemu
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Tersangka kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke7 RI Joko Widodo, Rismon Sianipar, bertemu dengan Wakil Presiden Gibran Rakabu
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap dugaan upaya mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas untuk membungkam Pansus Haji
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap adanya aliran biaya percepatan haji khusus pada kuota tambahan 2023 yang diduga me
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap dugaan fee percepatan ibadah haji khusus yang melibatkan mantan Menteri Agama (Men
HUKUM DAN KRIMINAL