Upaya Peningkatan PAD Berjalan, Namun Koordinasi Antara OPD Masih Perlu Diperkuat

PADANGSIDIMPUAN — Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Padangsidimpuan melaksanakan giat pendataan izin usaha dan pajak reklame di sepanjang Jalan Sudirman, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, pada Selasa (21/10/2025).

Kegiatan ini dilakukan dalam rangka penegakan Peraturan Daerah (Perda) serta upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Namun, kegiatan yang melibatkan personel Bidang Penegakan Peraturan dan Undang-Undang Daerah (PPUD) serta tim gabungan Satpol PP itu justru menimbulkan tanda tanya terkait ketidakhadiran Dinas Pendapatan dan Dinas Perizinan, yang seharusnya menjadi unsur utama dalam pelaksanaan tugas terpadu peningkatan PAD.

Baca Juga:

• Penertiban PKL dan Pengawasan Limbah Pabrik Tahu-Tempe di Padangsidimpuan, Satpol PP Bergerak Cepat

Berdasarkan laporan resmi yang disampaikan Kepala Satpol PP Kota Padangsidimpuan, kegiatan dimulai pukul 11.00 WIB dengan apel dan doa bersama di Mako Satpol PP sebelum tim turun ke lapangan.

Pendataan dilakukan terhadap sejumlah usaha di sepanjang Jalan Sudirman, antara lain Toko Rizky, Apotik Fitrah, Cahaya Baru, Multi Elektronik, Toko Indah Prima, Hikmah Jaya, Duta Video Mandiri, Efi Group, Jaya Motor, Barbershop Ozil & Crew, Laundry Klin, dan Butik Afaf.

Dari hasil pemeriksaan, ditemukan beberapa pelaku usaha yang belum melengkapi dokumen izin atau belum dapat menunjukkan izin usaha yang sah. Sebagian usaha juga belum menunaikan kewajiban pajak reklame sebagaimana diatur dalam Perda No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

"Tujuan kegiatan ini untuk memastikan seluruh pelaku usaha memiliki izin resmi dan tertib dalam pembayaran pajak reklame. Hal ini merupakan bagian dari upaya Satpol PP mendukung peningkatan PAD Kota Padangsidimpuan," ujar Kepala Satpol PP dalam laporannya.

Kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satpol PP, Permendagri Nomor 16 Tahun 2023 tentang SOP Satpol PP, serta beberapa Peraturan Walikota Padangsidimpuan, di antaranya Perwal No. 26 Tahun 2020 tentang pemungutan pajak daerah secara online dan Perwal No. 18 Tahun 2018 mengenai perhitungan tarif pajak daerah.

Seluruh dasar hukum tersebut menjadi pedoman bagi Satpol PP untuk menegakkan disiplin administrasi usaha sekaligus memastikan optimalisasi pendapatan daerah dari sektor pajak dan retribusi.

Meski kegiatan berjalan aman dan terkendali, absennya Dinas Pendapatan dan Dinas Perizinan (DPMPTSP) dalam giat bersama ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai koordinasi antar-organisasi perangkat daerah (OPD).

Pasalnya, kedua dinas tersebut memiliki peran strategis dalam verifikasi izin usaha serta validasi data pajak daerah. Tanpa kehadiran mereka, efektivitas pendataan dan tindak lanjut penegakan aturan berpotensi tidak maksimal.

Penertiban PKL dan Pengawasan Limbah Pabrik Tahu-Tempe di Padangsidimpuan, Satpol PP Bergerak Cepat

Gelar Aksi Donor Darah, Ketua MPC Pemuda Pancasila Padangsidimpuan: Kami Bukan Sekadar Organisasi, Tapi Keluarga yang Peduli

Jelang Hari Sumpah Pemuda dan HUT ke-66, Pemuda Pancasila Padangsidimpuan Gelar Aksi Donor Darah

Langkah Serius Padangsidimpuan Perangi Narkoba: Pemko Resmikan Panti Rehabilitasi dan Kukuhkan Satgas

Mempertanyakan Grand Design Pemko Padangsidimpuan Dalam Menghadapi "Badai" Efisiensi Jilid II 2026?

DPRD Padangsidimpuan Gelar RDP Bersama Pedagang Pasar Sangkumpal Bonang, Ini Aspirasi yang Disampaikan