Ketua DPRD Sumut Tanggapi Menkeu soal Dana Mengendap Rp3,1 Triliun: Data Kami Berbeda

MEDAN — Ketua DPRD Sumatera Utara (Sumut) Erni Ariyanti Sitorus menanggapi pernyataan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengenai dana mengendap milik Pemerintah Provinsi Sumut (Pemprovsu) senilai Rp3,1 triliun di perbankan.

Erni menyebut, berdasarkan data internal yang diterimanya, jumlah dana tersebut tidak sebesar yang disampaikan oleh Kementerian Keuangan.

"Kita tidak mengetahui pasti data yang disampaikan Bapak Menteri Keuangan per tanggal berapa, namun informasi dan data internal yang saya terima dari BKAD menunjukkan angka yang berbeda," ujar Erni saat dikonfirmasi di Medan, Rabu (22/10/2025) sore.

Baca Juga:

• Menkeu Purbaya: Penempatan Dana Rp200 Triliun di Himbara Bisa Dongkrak Kredit ke Dua Digit

Menurut politisi Partai Golkar itu, klarifikasi dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) menunjukkan saldo di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Pemprov Sumut per 21 Oktober 2025 pukul 17.00 WIB tercatat Rp900 miliar, dan meningkat menjadi Rp1,005 triliun pada pukul 19.00 WIB.

"Penambahan itu berasal dari pemasukan pajak dan retribusi. Angka ini juga dibenarkan oleh Direktur Keuangan dan Teknologi Informasi Bank Sumut, Ibu Arieta Aryanti," kata Erni.

Ia menambahkan, dana tersebut sebagian besar merupakan anggaran yang belum terserap karena faktor administratif, termasuk evaluasi Perubahan APBD (P-APBD) yang masih menunggu persetujuan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan pembayaran proyek infrastruktur yang masih berjalan.

Erni menilai perbedaan angka antara Kemenkeu dan Pemprov Sumut bisa disebabkan oleh perbedaan cakupan data.

Data Kementerian Keuangan, kata dia, kemungkinan mencakup simpanan keseluruhan pemerintah daerah di Sumut, termasuk dana kabupaten/kota dan bentuk deposito, bukan hanya saldo operasional Pemprov Sumut.

"Data dari Kemenkeu mungkin lebih luas, mencakup seluruh dana pemerintah daerah di Sumut. Sementara data RKUD kami fokus pada dana operasional Pemprov," jelasnya.

Untuk menghindari kesimpulan tergesa-gesa dan polemik publik, Erni mengajak semua pihak, termasuk pemerintah pusat, Pemprovsu, DPRD, dan masyarakat, untuk melakukan verifikasi bersama melalui koordinasi antara Kemenkeu, Kemendagri, Bank Indonesia, serta Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

"Kami mengajak seluruh pihak untuk tidak terburu-buru menarik kesimpulan. Mari gunakan pendekatan moderat dan lakukan klarifikasi bersama," tegasnya.

Lebih lanjut, Erni memastikan DPRD Sumut siap memfasilitasi rapat dengar pendapat (RDP) guna mengurai perbedaan data tersebut secara transparan.

"Tujuannya bukan mencari siapa yang salah, tapi memastikan percepatan belanja produktif yang bermanfaat langsung bagi masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan," ujarnya.

Erni menegaskan bahwa DPRD Sumut akan terus mengawasi tata kelola keuangan daerah agar sesuai dengan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan kepentingan rakyat.

"Mari jadikan momen ini sebagai peluang untuk memperbaiki tata kelola keuangan daerah, bukan sumber konflik. DPRD Sumut berkomitmen mengawal agar setiap rupiah APBD digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat," pungkasnya.*

(sp/a008)

Menkeu Purbaya: Penempatan Dana Rp200 Triliun di Himbara Bisa Dongkrak Kredit ke Dua Digit

Bobby Nasution Instruksikan Daerah di Sumut Percepat Perizinan Bangunan Demi Sukseskan Program Tiga Juta Rumah

Kapolrestabes Medan Temui Ketua NasDem Sumut Bahas Polemik Salah Tangkap

Heboh! Polisi Berpangkat Bintara Tinggi di Polda Sumut Terlibat Jual 1 Kg Sabu

Saldo DANA Gratis Rp198.000? Coba Tips Jitu dari Aplikasi Helo yang Lagi Viral Ini!

“Bersih-Bersih” Bali untuk 100 Tahun ke Depan, Koster Dukung Pansus TRAP Tegakkan Aturan