Gubernur Koster Dukung Revisi UU Pemerintahan Daerah, Minta Perhatikan Karakteristik Tiap Provinsi

"Bali tidak perlu otsus, yang penting kebutuhan khususnya diakomodasi negara. Cukup itu," tandasnya.

Gubernur yang juga Ketua DPD PDI Perjuangan Bali ini menutup paparannya dengan mengusulkan agar kepala daerah dilibatkan dalam penyusunan revisi UU Pemda, karena mereka merupakan pelaksana langsung di lapangan.

"Saya siap ikut dalam tim revisi, tanpa biaya. Ini tanggung jawab kita untuk mewariskan tata kelola pemerintahan yang lebih baik," ujarnya.

Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenko Polhukam Mayjen TNI Heri Wiranto menyampaikan apresiasi terhadap masukan Gubernur Koster yang dinilai konstruktif dan sesuai arah harmonisasi kewenangan pusat-daerah.

"Masukan dari Gubernur Bali akan menjadi pertimbangan dalam penyusunan rancangan revisi UU Pemerintahan Daerah," katanya.

Sementara itu, Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Prof. Akmal Malik menilai pandangan Koster sejalan dengan amanat UUD 1945 Pasal 18A, yang menegaskan pentingnya pengakuan terhadap kekhususan dan keragaman daerah.

"Masukan dari Gubernur Bali ini akan mewarnai proses penyusunan regulasi berbasis kekhususan dan keragaman," ujar Akmal.*

(ad)

Prakiraan Cuaca Bali Hari Ini, Jumat 7 November 2025: Sejumlah Wilayah Hujan Ringan

Denpasar Jadi Panggung Kain Tradisional Bali di DBFW 2025, 110 Desain dari 11 Desainer Dipamerkan!

Prakiraan Cuaca Bali Hari Ini, Kamis 6 November 2025: Sejumlah Wilayah Hujan Ringan

Gubernur Bali Koster Resmikan Pemugaran Pura Penyusuhan di Kubutambahan

Kuasa Hukum Gugat BPN Bali, Sertifikat Tanah 1,7 Hektar Warga Jembrana Dibatalkan Sepihak

Kapolda Bali Sambut Tim Kempo Peraih Medali PON 2025, Wujud Bangga pada Atlet Muda Pulau Dewata