Skenario Konstitusi Jika Gugatan Gibran Dikabulkan MK: Ini Alur Penggantian dan Sosok Potensial
JAKARTA Peneliti ISEASYusof Ishak Institute Made Supriatma mengungkap sejumlah skenario politik apabila Mahkamah Konstitusi (MK) mengabul
POLITIK
SAMOSIR – Bupati Samosir Vandiko T. Gultom resmi menyerahkan 803 Surat Keputusan (SK) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu, Selasa (13/1/2026), di Halaman Kantor Bupati Samosir.
Penyerahan SK ini menandai era baru pengabdian bagi tenaga honorer yang selama bertahun-tahun bekerja dalam ketidakpastian.
Hadir dalam kesempatan tersebut Wakil Bupati Ariston Tua Sidauruk, Asisten I Tunggul Sinaga, Asisten III Arnod Sitorus, serta para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Samosir.Baca Juga:
Dari total 803 PPPK paruh waktu, terdiri atas 673 tenaga teknis, 6 tenaga kesehatan, dan 124 tenaga guru.
Pengangkatan PPPK ini mengacu pada SK Bupati Samosir Nomor 379 Tahun 2025 tanggal 17 Desember 2025.
Bupati Vandiko menekankan, penyerahan SK dilakukan dengan hati-hati untuk meminimalkan kesalahan, mengingat dinamika pengangkatan PPPK berbeda di setiap daerah.
"Mungkin saudara-saudari sempat gelisah melihat daerah lain sudah menyerahkan SK. Kami ingin memastikan semuanya berjalan benar. Hari ini, saatnya kita menyerahkan SK," ujar Vandiko.
Menurutnya, SK yang diterima bukan sekadar dokumen, melainkan amanah dan kepercayaan yang harus dibalas dengan kinerja sungguh-sungguh.
Ia meminta OPD membimbing PPPK agar dapat bekerja optimal dalam melayani masyarakat.
"Gunakan amanah ini sebaik-baiknya. Bekerjalah dengan sepenuh hati, sama seperti ketika kita melayani Tuhan," tegas Vandiko.
Penempatan dan mutasi PPPK dilakukan murni berdasarkan kebutuhan organisasi, termasuk adanya penambahan empat dinas baru, bukan karena preferensi individu.
Vandiko juga menyampaikan apresiasi kepada Presiden Republik Indonesia atas perhatian terhadap dedikasi tenaga honorer di Samosir.
Menurutnya, perjuangan panjang para honorer akhirnya mendapat pengakuan.
Dengan diserahkannya SK ini, Bupati berharap seluruh PPPK paruh waktu dapat bekerja profesional, setia pada Pancasila dan UUD 1945, serta menempatkan kepentingan masyarakat sebagai prioritas utama.*
(dh)
JAKARTA Peneliti ISEASYusof Ishak Institute Made Supriatma mengungkap sejumlah skenario politik apabila Mahkamah Konstitusi (MK) mengabul
POLITIK
JAKARTA Pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi menyoroti keberadaan sejumlah dokumen terkait ijazah Joko Widodo (Jokowi) yang disebut
POLITIK
MUARASABAK Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas IV Muara Sabak terus meningkatkan pengawasan keselamatan dan keamanan
PEMERINTAHAN
JAKARTA Pemerintah telah menuntaskan kewajiban pembayaran obligasi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) kepada Bank Indonesia (BI) sen
EKONOMI
JAKARTA Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus) Kejaksaan Agung memeriksa
HUKUM DAN KRIMINAL
JATINANGOR Sebanyak 50 mahasiswa Universitas Padjadjaran (UNPAD) terpilih menerima Program Beasiswa GENZI UPZ IKA UNPAD. Selain mendapatka
PENDIDIKAN
MEDAN Perkembangan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) membawa tantangan baru bagi pelaku seni, akademisi hingga fotografe
SENI DAN BUDAYA
BANDA ACEH Unit VI Ranmor Satreskrim Polresta Banda Aceh mengamankan seorang pria berinisial AN (30) yang diduga terlibat kasus penggelapa
HUKUM DAN KRIMINAL
SIMALUNGUN Polisi menangkap pelaku pencurian sepeda motor yang telah diburu hampir dua bulan. Pelaku bernama Yogi Wardani (32) ditangkap d
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Seorang warga Deli Serdang, Indrayani, mengadukan sejumlah penyidik Sat Reskrim Polrestabes Medan ke Bidang Profesi dan Pengamanan (
HUKUM DAN KRIMINAL