SAMOSIR – Bupati Samosir Vandiko T. Gultom resmi menyerahkan 803 Surat Keputusan (SK) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu, Selasa (13/1/2026), di Halaman Kantor Bupati Samosir.
Penyerahan SK ini menandai era baru pengabdian bagi tenaga honorer yang selama bertahun-tahun bekerja dalam ketidakpastian.
Hadir dalam kesempatan tersebut Wakil Bupati Ariston Tua Sidauruk, Asisten I Tunggul Sinaga, Asisten III Arnod Sitorus, serta para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Samosir.Baca Juga:
Dari total 803 PPPK paruh waktu, terdiri atas 673 tenaga teknis, 6 tenaga kesehatan, dan 124 tenaga guru.
Pengangkatan PPPK ini mengacu pada SK Bupati Samosir Nomor 379 Tahun 2025 tanggal 17 Desember 2025.
Bupati Vandiko menekankan, penyerahan SK dilakukan dengan hati-hati untuk meminimalkan kesalahan, mengingat dinamika pengangkatan PPPK berbeda di setiap daerah.
"Mungkin saudara-saudari sempat gelisah melihat daerah lain sudah menyerahkan SK. Kami ingin memastikan semuanya berjalan benar. Hari ini, saatnya kita menyerahkan SK," ujar Vandiko.
Menurutnya, SK yang diterima bukan sekadar dokumen, melainkan amanah dan kepercayaan yang harus dibalas dengan kinerja sungguh-sungguh.
Ia meminta OPD membimbing PPPK agar dapat bekerja optimal dalam melayani masyarakat.
"Gunakan amanah ini sebaik-baiknya. Bekerjalah dengan sepenuh hati, sama seperti ketika kita melayani Tuhan," tegas Vandiko.
Penempatan dan mutasi PPPK dilakukan murni berdasarkan kebutuhan organisasi, termasuk adanya penambahan empat dinas baru, bukan karena preferensi individu.
Vandiko juga menyampaikan apresiasi kepada Presiden Republik Indonesia atas perhatian terhadap dedikasi tenaga honorer di Samosir.
Menurutnya, perjuangan panjang para honorer akhirnya mendapat pengakuan.
Dengan diserahkannya SK ini, Bupati berharap seluruh PPPK paruh waktu dapat bekerja profesional, setia pada Pancasila dan UUD 1945, serta menempatkan kepentingan masyarakat sebagai prioritas utama.*
(dh)
JAKARTA Kejaksaan Agung menetapkan Ketua Ombudsman RI, Hery Susanto, sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait tata kelola perta
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil dua pejabat Bank Indonesia (BI) sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ketua Ombudsman Republik Indonesia, Hery Susanto, ditangkap oleh Kejaksaan Agung setelah baru enam hari menjabat. Hingga kini, p
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkapkan pemerintah menggelontorkan anggaran hingga Rp 1 triliun setiap hari untuk menjalankan pr
EKONOMI
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan komitmen pemerintah menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APB
EKONOMI
JAKARTA Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung) menahan Ketua Ombudsman Republik Indonesia, Hery Susanto. Penahanan dilakukan di G
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penegakan Hukum untuk memberantas tindak pidana pen
NASIONAL
JAKARTA Motif di balik aksi penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus, akhirnya terungkap. Empat prajurit TNI yang men
HUKUM DAN KRIMINAL
TANJUNG JABUNG TIMUR Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Diah Utami, resmi melantik sejumlah Ketua TP PKK kecamatan,
PEMERINTAHAN
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap alasan di balik pemeriksaan berulang terhadap sejumlah biro travel haji dalam kasu
HUKUM DAN KRIMINAL
