Sidang MK soal Gibran, Zainal Arifin Mochtar: Ada “Utang” yang Harus Dibayar dari Putusan 90
JAKARTA Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada (UGM) Zainal Arifin Mochtar menilai perkara yang mempersoalkan syarat penca
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH – Ketua TP PKK Aceh, Marlina Muzakir, menegaskan pentingnya kekompakan seluruh anggota dalam menjalankan 10 Program Pokok PKK agar kehadiran organisasi benar-benar dirasakan masyarakat.
Hal itu disampaikannya dalam Rapat Kerja TP PKK Aceh tahun 2026, di Aula Kantor TP PKK Aceh, Senin (19/1/2026).
"Seluruh anggota TP PKK Aceh harus kompak dalam menjalankan 10 Program Pokok PKK. Semua program ini bersinggungan langsung dengan masyarakat, sehingga kekompakan menjadi kunci keberhasilan kerja bakti untuk rakyat," ujar Marlina, yang akrab disapa Kak Na.Baca Juga:
Dalam kesempatan itu, Kak Na memaparkan sejumlah program unggulan TP PKK Aceh tahun ini, termasuk renovasi 10 rumah dhuafa bekerja sama dengan Baitul Mal Aceh, serta program pembagian kaki palsu.
Program pencegahan thalasemia dan sejumlah kegiatan sosial lain juga menjadi prioritas organisasi.
Ia menekankan pentingnya koordinasi antar Kelompok Kerja (Pokja) namun tetap menjaga batasan tupoksi masing-masing agar tidak terjadi tumpang tindih.
"Masing-masing Pokja harus memahami dan menjalankan tugas pokoknya. Koordinasi penting, tapi jangan mencampuri urusan Pokja lain agar kerja lebih terarah," katanya.
Senada, Staf Ahli TP PKK Aceh, Mukarramah Fadhlullah, menyoroti pentingnya kebersamaan dalam menghadapi tantangan, termasuk bencana yang melanda Aceh pada akhir tahun lalu.
Menurutnya, kekompakan dan rasa satu menjadi modal utama keberhasilan program kerja TP PKK Aceh.
Rapat kerja ini turut dihadiri Ketua Dharma Wanita Persatuan Aceh, Malahayati M Nasir, serta seluruh pengurus TP PKK Aceh.
Kak Na menutup sambutannya dengan ucapan terima kasih atas dedikasi para pengurus, berharap niat baik dan kerja bakti mereka senantiasa dimudahkan.*
JAKARTA Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada (UGM) Zainal Arifin Mochtar menilai perkara yang mempersoalkan syarat penca
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pemerintah akan kembali menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) kepada pekerja pada kuartal IV 2026. Bantuan tersebut diberikan u
EKONOMI
JAKARTA Saksi yang diajukan pemohon dalam perkara syarat pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada Pemilu 2024, I Gusti Putu
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mantan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI periode 20072012, I Gusti Putu Artha, mengatakan KPU tidak dapat menolak dokumen
NASIONAL
PARLILITAN Dugaan penculikan anak di Kecamatan Parlilitan, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara, memicu kepanikan hingga amuk ma
PERISTIWA
MEDAN Peristiwa Gerakan 30 September 1965 atau G30S tidak hanya berlangsung di Jakarta dan sejumlah wilayah di Pulau Jawa. Berbagai sumb
SENI DAN BUDAYA
JAKARTA Ahli hukum tata negara dan hukum adat Yance Arizona mengungkapkan contoh diskualifikasi elektoral yang dilakukan setelah proses
NASIONAL
JAKARTA Ahli kepemiluan dan hukum pemilu Titi Anggraini menegaskan bahwa tidak memiliki bukti kelulusan sekolah menengah, tidak lulus se
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Direktorat Polisi Perairan Korps Kepolisian Perairan dan Udara (Ditpolair Korpolairud) Baharkam Polri menetapkan nakhoda KM Virg
HUKUM DAN KRIMINAL
LANGKAT Persadaan Marga Silima (PMS) Kabupaten Langkat menggelar pelantikan pengurus kabupaten sekaligus pengukuhan pengurus kecamatan s
NASIONAL