Wacana Perpanjangan Usia Pensiun Polri Ramai Dibahas, Menteri Hukum Buka Suara
JAKARTA Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyatakan bahwa rencana perpanjangan batas usia pensiun anggota Kepolisian Negara Republik I
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN – Inspektorat Daerah Kota Medan menanggapi sorotan publik terkait dugaan monopoli pengadaan barang dan jasa yang melibatkan dua pengusaha bernama Iwan, yakni Iwan Nasution dan Iwan Batubara, di lingkungan Pemerintah Kota Medan.
Inspektur Daerah Kota Medan, Erfin Fachrur Razi, menegaskan bahwa langkah awal pihaknya adalah menelusuri kedekatan antara Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan perusahaan milik kedua pengusaha tersebut.
"Hal paling krusial yang akan kami cek terlebih dahulu adalah relasi antara KPA dengan perusahaan mereka. Arahnya lebih ke kedekatan KPA-nya dengan perusahaan yang bersangkutan," ujar Erfin, Senin (19/1/2026).Baca Juga:
Erfin juga mengungkapkan adanya informasi terkait dugaan fasilitas "ruangan khusus dua Iwan" di Kantor Wali Kota Medan.
Ia menekankan bahwa fasilitas khusus di lingkungan Pemkot tidak diperbolehkan dan akan menjadi salah satu fokus pemeriksaan.
"Kalau sampai ada berkantor khusus di lingkungan pemko, itu jelas tidak boleh. Noticenya sudah ada. Semua pelaku usaha harus punya peluang yang sama," katanya.
Meskipun dugaan monopoli ini menjadi perhatian publik, Erfin menyatakan pengusutan kasus pengadaan di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Medan tidak mudah karena seluruh proses perencanaan pengadaan sudah terintegrasi dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP), yang bersifat terbuka.
"Kalau disebut monopoli, tidak bisa juga langsung dibahasakan seperti itu. SIRUP sekarang terbuka, semua pelaku usaha punya kesempatan yang sama," jelasnya.
Meski begitu, Inspektorat tetap fokus pada relasi kedekatan Pengguna Anggaran (PA) dan KPA dengan penyedia jasa.
"Kerja sama dengan pihak ketiga itu sah-sah saja. Tapi yang perlu kami telusuri adalah relasi kedekatan PA dan KPA dengan penyedia jasa. Itu yang akan kami dalami," pungkas Erfin.
Desakan agar Inspektorat menindaklanjuti dugaan monopoli ini sebelumnya disuarakan oleh pemerhati kebijakan publik, Andi Nasution dan Kristian Simarmata.
Keduanya menekankan bahwa pola kemenangan proyek secara berulang patut dicurigai dan dapat menjadi indikasi persekongkolan tender serta konflik kepentingan.
JAKARTA Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyatakan bahwa rencana perpanjangan batas usia pensiun anggota Kepolisian Negara Republik I
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem menyatakan proses pemulihan infrastruktur di Aceh pascabencana besar yang terjadi pada N
PEMERINTAHAN
JAKARTA Bareskrim Polri menangkap seorang anggota kepolisian yang diduga terlibat dalam kasus peredaran narkoba di kelab malam BFashion
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kejaksaan Agung menetapkan mantan Anggota Ombudsman Republik Indonesia, Yeka Hendra Fatika, sebagai tersangka dalam kasus dugaan
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Sejumlah wilayah di Provinsi Aceh kembali mengalami pemadaman listrik pada Senin malam, 25 Mei 2026. Warga melaporkan listrik
PERISTIWA
PADANG General Manager PLN Unit Induk Distribusi (UID) Sumatera Barat, Ajrun Karim, mengaku tidak menduga terjadinya pemadaman listrik m
NASIONAL
JAKARTA Pemerintah menetapkan Sumatera Utara sebagai provinsi penerima pengembalian Transfer ke Daerah (TKD) terbesar dibandingkan Aceh
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mematangkan persiapan Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) ke50 yang akan digelar pada 3 Juli hing
PEMERINTAHAN
JAKARTA Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Renduk) Pascabencana Sumatera mencatat sebanyak 11.512 kegiatan pemulihan yang akan
NASIONAL
JAKARTA Pemerintah menyiapkan program penguatan ekonomi bagi pelaku usaha mikro yang terdampak bencana hidrometeorologi di Aceh, Sumater
EKONOMI