Pemko Binjai Siapkan Pembongkaran Bangunan Liar di Jalan Bandung, 13 Pedagang Akan Direlokasi
BINJAI Pemerintah Kota Binjai telah mengambil langkah tegas dalam penertiban bangunan liar yang terdapat di sepanjang Jalan Bandung, Kel
PEMERINTAHAN
BANGLI, BALI – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali terus memperkuat pengawasan terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) melalui layanan Jaminan Fidusia.
Langkah ini diwujudkan melalui koordinasi pengawasan yang digelar di Kabupaten Bangli, Rabu (4/2/2026).
Kegiatan tersebut menindaklanjuti Surat Keputusan Kepala Kanwil Kemenkum Bali terkait pembentukan Satuan Tugas Pengawasan PNBP Layanan Jaminan Fidusia Tingkat Wilayah Bali.Baca Juga:
Fokus utama koordinasi adalah memperkuat sinergi antara Kanwil Kemenkum Bali, Notaris, dan Majelis Pengawas Daerah (MPD) dalam memastikan kepatuhan pelaporan PNBP Jaminan Fidusia.
Acara dihadiri langsung Kepala Kanwil Kemenkum Bali, Eem Nurmanah, bersama jajaran pejabat, termasuk Kepala Divisi Pelayanan Hukum I Wayan Redana, Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum I Wayan Adhi Karmayana, serta Ketua dan anggota MPD Kabupaten Bangli.
Kehadiran ini menunjukkan komitmen kolektif untuk menciptakan tata kelola PNBP yang transparan dan akuntabel.
Dalam arahannya, Eem menekankan pentingnya PNBP layanan Jaminan Fidusia sebagai kontribusi sektor hukum terhadap penerimaan negara.
"Akuntabilitas, ketepatan waktu, dan keakuratan pelaporan harus menjadi komitmen bersama yang dilaksanakan konsisten," katanya.
Kanwil Kemenkum Bali menekankan kepatuhan notaris dalam menyampaikan laporan PNBP secara rutin, serta peran strategis MPD dalam verifikasi dan pengawasan laporan.
Pemanfaatan sistem pelaporan berbasis teknologi dinilai penting untuk menjamin transparansi dan mempermudah monitoring.
Di akhir kegiatan, Eem Nurmanah mengajak seluruh notaris dan MPD Bangli untuk meningkatkan disiplin pelaporan PNBP.
"Kami berharap kegiatan ini menjadi momentum evaluasi dan perbaikan berkelanjutan, sehingga tata kelola PNBP Jaminan Fidusia semakin tertib dan akuntabel," pungkasnya.*
BINJAI Pemerintah Kota Binjai telah mengambil langkah tegas dalam penertiban bangunan liar yang terdapat di sepanjang Jalan Bandung, Kel
PEMERINTAHAN
MEDAN Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan berhasil menangkap dua Warga Negara Indonesia (WNI) yang masuk dalam daftar pencegahan (cek
HUKUM DAN KRIMINAL
MANDAILING NATAL Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal (Pemkab Madina) mengumumkan perpanjangan masa transisi darurat bencana selama tiga
PEMERINTAHAN
BANDA ACEH Ketua TP PKK Aceh, Marlina Muzakir, yang akrab disapa Kak Na, menerima kunjungan silaturrahmi dari Bang Ucok, pria yang perna
PEMERINTAHAN
MEDAN Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, secara tegas menyalahkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tapanuli Tengah yang dinilai lamba
PEMERINTAHAN
MEDAN Pelarian AHF, mantan Kepala Cabang BNI 46 Aek Nabara, berakhir di tangan petugas Imigrasi Kualanamu pada Senin (30/3/2026). AHF, y
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, memberikan tanggapan atas instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang m
PEMERINTAHAN
MEDAN Rencana kebijakan pemerintah untuk memangkas belanja pegawai maksimal sebesar 30 persen ternyata tidak akan berdampak terhadap nas
PEMERINTAHAN
MEDAN Kasus korupsi penjualan aset PT Perkebunan Nusantara (PTPN) ke PT Ciputra Land kembali bergulir di Pengadilan Negeri Medan, Senin
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Bagi banyak orang, kematian adalah akhir dari segala hal, sebuah momen penuh duka. Namun, dalam tradisi Batak, ada satu pandangan
SENI DAN BUDAYA