APINDO Ungkap 67 Persen Perusahaan Tak Mau Rekrut Karyawan Baru, Menaker Buka Suara
JAKARTA Menteri Ketenagakerjaan Yassierli merespons hasil survei Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) yang menyebut sebagian besar peru
EKONOMI
BATU BARA – Suara kekecewaan masyarakat Kabupaten Batu Bara tidak lagi terdengar lemah.
Dalam beberapa hari terakhir, dua gelombang aksi massa mengguncang pusat pemerintahan daerah – jalanan menjadi arena, aspirasi diluapkan dengan penuh semangat dan tanpa basa-basi, (4/2/2026).
Masyarakat yang turun ke jalan membawa pesan yang tak bisa dinafikan: ADA YANG TIDAK BERES dengan arah kebijakan anggaran daerah.Baca Juga:
Pengadaan yang dinilai tidak mendesak, bahkan dianggap jauh dari kebutuhan nyata rakyat, menjadi pemicu utama kemarahan yang meluap.
Dalam orasi-orasi yang membara, massa menyorot tajam efektivitas sejumlah program pemerintah.
Mulai dari BKK Pojok Baca Desa hingga kualitas pelayanan di Rumah Sakit Kuala Gunung H. OK Arya – bagi masyarakat, program dan pelayanan tersebut belum mampu menjawab persoalan mendasar yang mereka hadapi setiap hari.
Awal Februari 2026 menjadi titik kritis kepercayaan publik. Kekecewaan yang terpendam lama kini meluap ke ruang publik, menuntut jawaban yang tak bisa ditunda lagi.
Puluhan warga yang padati halaman Kantor Bupati Batu Bara bukan untuk membuat keributan. Mereka datang dengan tuntutan yang jelas sebagai hari: KEJELASAN, TRANSPARANSI, DAN PERBAIKAN NYATA.
Bagi mereka, aspirasi bukan sekadar acara formal yang dilewati saja – melainkan hak yang wajib didengar dan diwujudkan dalam tindakan.
Pertanyaan yang disuarakan rakyat lugas, namun menusuk langsung inti persoalan:
- Apa yang sebenarnya terjadi dengan tata kelola Pemerintah Kabupaten Batu Bara?
- Apakah suara rakyat benar-benar didengar, atau hanya dicatat lalu ditinggalkan?
JAKARTA Menteri Ketenagakerjaan Yassierli merespons hasil survei Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) yang menyebut sebagian besar peru
EKONOMI
JAKARTA Rismon Sianipar mengaku merasa lega setelah penyidik Polda Metro Jaya menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) da
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyepakati pembentukan badan khusus untuk menyelenggarakan Satu Data Indonesia (SDI) melalui Ran
NASIONAL
SURABYA Kepolisian Daerah Jawa Timur membongkar sindikat perdagangan satwa dilindungi jenis komodo yang diduga melibatkan jaringan Nusa
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kementerian Luar Negeri (Kemlu) menegaskan tidak ada kebijakan yang memberikan akses bebas kepada pesawat militer Amerika Serika
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tercatat sebagai program pemerintah yang paling disukai masyarakat dalam survei terbaru lemba
NASIONAL
MEDAN Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sumatera Utara menyebut sekitar 1,5 juta penduduk di wilayah tersebut terindikasi sebagai
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution menanggapi kembali menguatnya wacana pemekaran daerah yang muncul dalam sejum
PEMERINTAHAN
MEDAN Provinsi Sumatra Utara genap berusia 78 tahun pada tahun ini. Namun, sejarah panjang pembentukan wilayah ini berakar jauh sebelum
SENI DAN BUDAYA
PADANG LAWAS Kapolsek Barumun Polres Padang Lawas AKP Golfrit Siregar menjadi pembina apel pagi dalam kegiatan Police Goes to School di
NASIONAL