Menteri ATR/BPN Nusron Wahid: 27.000 Hektare Lahan Terlantar Sudah Diambil Alih Negara dan Diserahkan ke Bank Tanah

JAKARTA – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menyatakan, sejak 2020 hingga kini, pemerintah telah mengambil alih sekitar 27.000 hektare lahan terlantar yang tidak dimanfaatkan sesuai fungsinya, baik berstatus Hak Guna Usaha (HGU) maupun Hak Guna Bangunan (HGB).

Pemerintah menindaklanjuti lahan yang terbengkalai melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar.

Dengan regulasi baru ini, proses pengambilalihan tanah terlantar dipercepat menjadi 100 hari, jauh lebih singkat dibandingkan aturan sebelumnya, yaitu PP Nomor 20 Tahun 2019 yang memakan waktu 585 hari.

Baca Juga:

• PT NDP Bingung Hadapi Kasus Hukum Penjualan Tanah HGU: Hubungan dengan PTPN Renggang

"Dengan PP baru ini, proses penertiban jauh lebih cepat. Kalau sebelumnya butuh 585 hari, sekarang hanya 100 hari," kata Nusron di Kemenko Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Selasa (10/2).

Nusron menjelaskan, tanah yang sudah diserahkan ke Bank Tanah akan didistribusikan kembali kepada masyarakat yang benar-benar berminat memanfaatkan lahan tersebut.

Jika tanah tetap tidak dimanfaatkan, pemerintah berhak mengambil alih kembali dan menyerahkannya kepada rakyat yang siap mengelolanya.

"Tanah ini sudah diberikan kesempatan kepada pemiliknya untuk dimanfaatkan. Kalau tidak digunakan, negara berhak mengambil alih agar lahan bisa diberikan kepada rakyat yang membutuhkan dan bersemangat mendayagunakan," tegas Nusron.

Lahan yang diambil alih tersebar di berbagai wilayah, baik di Jawa maupun luar Jawa, sebagai bagian dari upaya pemerintah mendorong produktivitas tanah dan pemerataan akses lahan bagi masyarakat.*

(d/dh)

PT NDP Bingung Hadapi Kasus Hukum Penjualan Tanah HGU: Hubungan dengan PTPN Renggang

Putusan Sela PN Medan: Eksepsi Mantan Pejabat BPN dan Direksi PTPN Ditolak, Dugaan Kerugian Negara Capai Rp263 Miliar

Plt Kepala SDN Pulogebang 03 Cakung Klarifikasi Dugaan Penyalahgunaan Dana BOS & BOP 2025

Warga Jati Rejo Sampali Serahkan Surat ke PTPN: BERIKAN GANTI RUGI YANG LAYAK, BUKAN YANG LAYAS

Menteri ATR/BPN Didesak Tetapkan Tanah HGU PTPN dan Eks Bandara Polonia Sebagai Tanah Terlantar

Mutasi, Pemberhentian, dan Reformasi: Purbaya Bersihkan DJP dari Pegawai Penyimpang