Pengungsi Bencana Tandihat di Huntara: Nyaman Tapi Rindu Rumah Sendiri
TAPSEL Sejumlah warga Desa Tandihat, Kecamatan Angkola Selatan, Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel), Sumatera Utara, menyatakan merasa n
NASIONAL
MEDAN — Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Mahasiswa Sumatera Utara (PB IMSU), Lingga Pangayumi Nasution, menegaskan bahwa penertiban lapak penjualan daging non-halal di Kota Medan tidak boleh mengorbankan pedagang kecil yang menggantungkan hidupnya dari usaha tersebut.
Menurut Lingga, pendekatan represif atau tekanan sosial terhadap pedagang kecil tidak mencerminkan keadilan sosial dan perlindungan hukum.
Ia menilai pedagang kecil adalah bagian masyarakat yang berhak mendapat kepastian usaha.Baca Juga:
"Pedagang kecil bukan pelaku kejahatan. Mereka mencari nafkah untuk keluarga. Jika ada persoalan tata ruang atau kebersihan, solusinya adalah penataan yang adil dan relokasi yang jelas, bukan intimidasi atau tekanan massa," ujar Lingga, Jumat (20/2/2026).
Lingga mengkritik Pemerintah Kota Medan yang dianggap belum menghadirkan solusi teknis.
Meskipun Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, telah menerbitkan surat edaran terkait penataan lokasi dan pengelolaan limbah daging non-halal, PB IMSU menekankan regulasi saja tidak cukup tanpa langkah manusiawi.
"Pemko Medan tidak boleh hanya melarang tanpa menyediakan tempat relokasi yang layak dan legal. Jika tidak ada solusi konkret, pedagang kecillah yang menjadi korban kebijakan," tegas Lingga.
PB IMSU mendorong Pemko segera menetapkan lokasi relokasi resmi yang higienis, tertutup, tidak berbenturan dengan sensitivitas sosial, serta menjamin perlindungan hukum selama masa transisi.
Lingga juga meminta aparat keamanan, khususnya Polrestabes Medan, turun langsung mengkondusifkan situasi dan mencegah intimidasi terhadap pedagang.
"Negara harus hadir melindungi semua warga tanpa diskriminasi. Jangan sampai polemik ini mencoreng wajah Islam sebagai agama rahmatan lil 'alamin. Ramadhan adalah bulan empati dan pengendalian diri," tambah Lingga.
PB IMSU menegaskan solusi terbaik adalah dialog terbuka antara pemerintah, tokoh agama, perwakilan masyarakat, dan pelaku usaha untuk mencegah konflik horizontal di Medan yang dikenal multikultural.
"Keadilan sosial dan ketertiban umum harus berjalan beriringan. Pemerintah wajib berpihak pada rakyat kecil, dan aparat harus memastikan Kota Medan tetap aman, damai, dan bebas dari intimidasi," tutup Lingga.*
(ad)
TAPSEL Sejumlah warga Desa Tandihat, Kecamatan Angkola Selatan, Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel), Sumatera Utara, menyatakan merasa n
NASIONAL
JAKARTA Kementerian Ketenagakerjaan menegaskan tahun 2026 sebagai momentum penguatan sistem hubungan industrial nasional. Langkah ini be
EKONOMI
PADANGSIDIMPUAN Kementerian Sosial Republik Indonesia menyalurkan bantuan Jaminan Hidup bagi warga terdampak bencana banjir dan tanah lo
NASIONAL
JAKARTA Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menilai tuntutan hukuman mati bagi anak buah kapal (ABK) asal Medan, Fandi Ramadh
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Dengan suara bergetar dan mata berkacakaca, ibunda Fandi Ramadhan, Nirwana, menyampaikan permohonan penuh haru agar putranya di
HUKUM DAN KRIMINAL
TAPSEL Bank Rakyat Indonesia (BRI) menyalurkan bantuan Dana Tunggu Hunian (DTH) kepada 418 warga Desa Hutagodang, Kecamatan Batangtoru,
EKONOMI
MEDAN Pada malam ke3 bulan suci Ramadhan, Ustad Jumana Farid menekankan pentingnya sholat sebagai tiang agama dalam tausyiah singkat ya
AGAMA
JAKARTA Biaya politik yang tinggi disebut sebagai salah satu akar persoalan korupsi di Indonesia. Direktur Indonesia Political Review (I
POLITIK
JAKARTA Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS, Nasir Djamil, menilai pengakuan Presiden ke7 RI, Joko Widodo (Jokowi), yang menyatak
POLITIK
JAKARTA Terdakwa kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina, Muhammad Kerry Adrianto Riza, mengungkit
HUKUM DAN KRIMINAL