Bupati Aceh Timur Ngamuk Soal Huntara Lambat: Ganti Kontraktor!
IDI Bupati Aceh Timur, Iskandar Usman AlFarlaky, mendesak Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk segera memutus kontrak ven
PEMERINTAHAN
JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat sebanyak 87,83% atau 337.340 dari total 431.882 Penyelenggara Negara (PN) atau Wajib Lapor (WL) telah menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) periodik 2025 hingga 26 Maret 2026.
Meski begitu, masih terdapat 94.542 PN/WL yang belum melaporkan LHKPN mereka, padahal batas akhir penyerahan adalah 31 Maret 2026.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengimbau agar seluruh PN/WL yang belum melapor segera menyampaikan LHKPN sebelum tenggat akhir.Baca Juga:
"KPK mengimbau para PN/WL yang belum melapor untuk segera menyampaikan LHKPN sebelum batas akhir pada 31 Maret 2026," ujar Budi, Minggu (29/3/2026).
Budi juga mengapresiasi capaian tingkat kepatuhan pelaporan yang terus menunjukkan tren positif, mencerminkan peningkatan kesadaran Penyelenggara Negara dalam menjalankan prinsip transparansi dan akuntabilitas sebagai upaya pencegahan korupsi.
"LHKPN merupakan instrumen penting dalam membangun integritas Penyelenggara Negara. Pelaporan yang tepat waktu dan akurat memungkinkan deteksi dini terhadap potensi korupsi, seperti benturan kepentingan, sekaligus menjadi bentuk pertanggungjawaban publik atas pengelolaan harta kekayaan," tambah Budi.*
(oz/dh)
IDI Bupati Aceh Timur, Iskandar Usman AlFarlaky, mendesak Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk segera memutus kontrak ven
PEMERINTAHAN
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Jepang dalam rangka kunjungan resmi kenegaraan pada 29 hingga 31 Maret 2026. Kepala negara
NASIONAL
JAKARTA Nilai tukar rupiah diprediksi akan kembali mendapat tekanan pada pekan depan. Mata uang Garuda berpotensi menembus level psikolo
EKONOMI
JAKARTA Presiden Ke6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), mengenang dan memuji sosok almarhum Juwono Sudarsono sebagai pemikir cemerlang
NASIONAL
PADANGSIDIMPUAN Satgas Kamseltibcarlantas Polres Padangsidimpuan mengintensifkan pengaturan lalu lintas pasca berakhirnya Operasi Ketupa
NASIONAL
JAKARTA Komisi III DPR RI akan menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) terkait kasus dugaan korupsi pembuatan video profil desa oleh
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat sebanyak 87,83 atau 337.340 dari total 431.882 Penyelenggara Negara (PN) atau Wajib
PEMERINTAHAN
JAKARTA Badan Narkotika Nasional (BNN) memastikan bahwa gembong narkoba internasional Dewi Astutik alias Paryatin bakal segera dilimpahk
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas secara virtual bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih pada Sabtu (28/3/
PEMERINTAHAN
JAKARTA Harga pangan nasional terpantau mengalami fluktuasi pada akhir pekan ini, Minggu (29/3/2026). Sejumlah komoditas utama seperti b
EKONOMI