BREAKING NEWS
Selasa, 14 April 2026

Wagub Aceh Buka Rakor MPU, Tekankan Peran Ulama Jaga Syariat dan Stabilitas Sosial

T.Jamaluddin - Selasa, 14 April 2026 14:40 WIB
Wagub Aceh Buka Rakor MPU, Tekankan Peran Ulama Jaga Syariat dan Stabilitas Sosial
Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah membuka Rapat Koordinasi Majelis Permusyawaratan Ulama se-Aceh Tahun 2026, Selasa (14/4/2026). (Foto: ist/BITV)
Berita Terkini, Eksklusif di Saluran WhatsApp bitvonline.com
+ Gabung

BANDA ACEHWakil Gubernur Aceh Fadhlullah membuka Rapat Koordinasi Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) se-Aceh Tahun 2026, Selasa (14/4/2026).

Kegiatan ini dihadiri para Ketua MPU kabupaten/kota, anggota MPU, serta sejumlah pemangku kepentingan.

Dalam sambutannya, Fadhlullah menyebut forum rakor tersebut bukan sekadar agenda rutin, melainkan ruang strategis untuk memperkuat sinergi serta merumuskan kebijakan keumatan di Aceh.

Baca Juga:

Menurutnya, Majelis Permusyawaratan Ulama memiliki peran penting dalam sistem pemerintahan daerah, tidak hanya sebagai pemberi pertimbangan, tetapi juga sebagai penjaga nilai-nilai syariat Islam dan pembimbing moral masyarakat.

"Di tengah perubahan zaman yang cepat, masyarakat tidak hanya membutuhkan regulasi, tetapi juga keteladanan dan bimbingan. Di sinilah peran ulama sangat krusial sebagai penyejuk dan pemersatu," ujar Fadhlullah.

Ia menilai tema rakor "Peran Strategis Lembaga MPU sebagai Wujud Implementatif Kekhususan Aceh" relevan dengan kondisi saat ini. Kekhususan Aceh, kata dia, harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, bukan sekadar status administratif.

Fadhlullah berharap rakor ini menjadi momentum memperkuat konsolidasi kelembagaan MPU, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, sehingga kebijakan yang dihasilkan dapat selaras dan berdampak nyata bagi masyarakat.

Selain itu, ia menyoroti tantangan arus informasi yang semakin deras. Dalam situasi tersebut, ulama diharapkan mampu menjaga kejernihan informasi serta memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat.

Terkait isu yang berkembang, Fadhlullah menegaskan program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) tetap berjalan. Pemerintah, kata dia, hanya melakukan penyesuaian agar program lebih tepat sasaran.

"Langkah ini penting untuk menjaga keberlanjutan program di tengah keterbatasan fiskal daerah," jelasnya.

Ia juga mengajak ulama untuk turut menyampaikan informasi yang benar kepada masyarakat guna menghindari kesalahpahaman terhadap kebijakan pemerintah.

Menurutnya, sinergi antara ulama dan umara menjadi kunci dalam menjaga stabilitas sosial serta memastikan kebijakan dapat diterima dengan baik.

Editor
: Dharma
0 komentar
Tags
beritaTerkait
Sidak Kasal Muhammad Ali di Mako Pasmar 1 Uji Kesiapan Pertahanan Udara dan Respons Prajurit Marinir
16 Pelaku Grup Chat Mesum FHUI Minta Maaf, BEM Tegaskan Tak Cukup Tanpa Sanksi Tegas
Kunjungan Prabowo ke Moskow Disambut Mahasiswa RI, Beasiswa hingga Riset Jadi Harapan
Oknum Lurah di Padangsidimpuan Diduga Tipu Warga Medan Lewat Investasi Fiktif, Kerugian Tembus Rp270 Juta
JK Dilaporkan ke Polda Metro Jaya Usai Ceramah Soal Mati Syahid, GAMKI: Picu Kegaduhan
Wacana War Tiket Haji Tuai Kritik, Komnas Haji Ingatkan Risiko bagi Jemaah Lansia
komentar
Masuk untuk memberikan atau membalas komentar.
beritaTerbaru