Dua Kali Mangkir Kasus HGB, KPK Ungkap Alasan Belum Cegah Menteri Nusron Wahid ke Luar Negeri
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum mengajukan pencegahan ke luar negeri terhadap Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Bad
NASIONAL
BANDA ACEH – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengajak seluruh kepala daerah di Indonesia untuk memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi inflasi serta dampak krisis global yang dinilai dapat memengaruhi kondisi ekonomi masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah.
Hal itu disampaikan Tito saat menjadi pembicara kunci dalam Rapat Kerja Komisariat Wilayah (Komwil) I Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) di Kota Banda Aceh, Senin (20/4/2026).
Tito menegaskan bahwa isu biaya hidup saat ini menjadi perhatian utama masyarakat, khususnya terkait harga kebutuhan pokok.Baca Juga:
"Lebih dari 60 persen masyarakat kita itu peduli pada biaya hidup, terutama makanan. Ini tidak bisa ditunda," kata Tito dalam keterangannya.
Ia menjelaskan, inflasi kini bukan lagi sekadar isu ekonomi makro, melainkan persoalan nyata yang langsung dirasakan masyarakat sehari-hari. Kenaikan harga pangan, energi, hingga biaya distribusi dapat dengan cepat memicu tekanan sosial di daerah.
Menurutnya, jika tidak dikendalikan dengan baik, inflasi berpotensi menimbulkan dampak serius, termasuk gejolak sosial di masyarakat.
"Kalau sudah meledak, mahal biayanya. Bisa sampai kerusuhan, fasilitas publik rusak. Membangunnya lama, merusaknya sebentar," ujarnya.
Tito juga menyoroti kondisi global yang masih tidak stabil akibat konflik internasional, seperti perang Rusia–Ukraina dan ketegangan di Timur Tengah, yang turut memengaruhi harga energi dunia.
Kenaikan harga minyak, kata dia, berdampak langsung pada biaya transportasi, distribusi barang, hingga harga kebutuhan pokok di daerah.
Karena itu, ia meminta pemerintah daerah tidak bersikap pasif dalam menghadapi dinamika tersebut.
"Jangan autopilot. Jangan tunggu sampai masalah meledak," tegasnya.
Mendagri juga menekankan pentingnya penguatan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) serta koordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memantau pergerakan harga secara real time.
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum mengajukan pencegahan ke luar negeri terhadap Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Bad
NASIONAL
JAKARTA Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menilai polemik mengenai persyaratan pendidikan Wakil Presiden Gibra
POLITIK
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra men
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut dua prajurit TNI aktif diduga masuk dalam konstruksi perkara korupsi dana siap pakai
NASIONAL
BINJAI Petugas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Binjai membersihkan area blok hunian A dan B untuk menjaga kebersihan, kesehatan
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menargetkan revitalisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Balai Latihan Kerj
PEMERINTAHAN
MEDAN Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumatera Utara (Sumut) bersama Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Sumut menggelar Operasi
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada 21.119 pekerja re
PEMERINTAHAN
MEDAN Jadwal Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Sumatera Utara (Sumut) 2026 berpotensi mundur satu hingga dua pekan dari rencana awal pad
OLAHRAGA
JAKARTA Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyatakan penolakan terhadap wacana penghapusan unsur kerugian negara dalam tindak
POLITIK