KPK Ungkap Celah Korupsi di Pemilu, Dari Suap Penyelenggara hingga Politik Uang
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai penanganan pelanggaran dalam proses pemilu di Indonesia masih jauh dari ideal. Lembag
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa buka suara terkait pencopotan dua pejabat eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan. Ia menegaskan langkah tersebut merupakan bagian dari rotasi jabatan, namun juga menyinggung adanya persoalan internal.
Purbaya menjelaskan, pencopotan Dirjen Anggaran Luky Alfirman dan Dirjen Strategi Ekonomi dan Fiskal Febrio Nathan Kacaribu tidak sepenuhnya lepas dari evaluasi kinerja.
"Rotasi eselon I itu proses biasa. Kita memang mutar posisi setiap beberapa tahun, jadi nggak ada yang istimewa," ujar Purbaya dalam media briefing di Jakarta Selatan, Jumat (24/4/2026).Baca Juga:
Meski demikian, ia mengakui terdapat faktor lain yang ikut mempengaruhi keputusan tersebut. Salah satunya terkait kinerja yang dinilai tidak berjalan optimal.
"Iya dan tidak. Iya ada sedikit, tetapi nggak itu saja," katanya.
Purbaya juga menyoroti adanya gangguan internal atau "noise" yang kerap muncul dari dalam kementerian dan beredar ke publik. Ia mencontohkan isu terkait kondisi APBN hingga persepsi negatif terhadap dirinya sebagai Menteri Keuangan.
"Ada informasi keluar bahwa APBN akan habis dalam dua minggu kalau harga BBM tidak naik. Bahkan ada juga yang bilang Menteri Keuangannya tertutup dan bisa mengacaukan investor. Itu dari internal," ungkapnya.
Menurut Purbaya, kondisi tersebut perlu segera dirapikan agar tidak mengganggu kredibilitas dan kinerja institusi.
"Kita rapikan itu sedikit," tegasnya.
Sebagai tindak lanjut, Purbaya telah menunjuk pelaksana harian (Plh) untuk mengisi posisi yang ditinggalkan. Sudarto ditunjuk sebagai Plh Dirjen Anggaran, sementara Ferry Ardianto menjabat Plh Dirjen Strategi Ekonomi dan Fiskal.
Ia menegaskan, pejabat yang ditunjuk merupakan sosok berpengalaman dan memiliki kapasitas kuat dalam menjaga stabilitas kerja di internal Kemenkeu.
"Itu orang-orang kuat di Departemen Keuangan," pungkasnya.*
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai penanganan pelanggaran dalam proses pemilu di Indonesia masih jauh dari ideal. Lembag
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusulkan pembentukan lembaga khusus untuk mengawasi proses kaderisasi partai politik. Usul
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pernyataan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang menyebut Jusuf Kalla sebagai senior, mentor, dan idola dinilai mencerminka
POLITIK
JAKARTA Aparat Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) menertibkan praktik pengolahan daging ikan sapusapu di bantaran anak Kali Ciliwun
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai praktik korupsi tidak semata terjadi saat seseorang menjabat sebagai pejabat publik.
HUKUM DAN KRIMINAL
LANGKAT Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Sumatera Utara mengevakuasi seekor orangutan sumatera (Pongo abelii) dari areal
PERISTIWA
JAKARTA Harga sejumlah komoditas pangan di tingkat pedagang eceran terpantau masih tinggi. Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS
EKONOMI
JAKARTA Menteri Ketenagakerjaan Yassierli meminta serikat pekerja/serikat buruh (SP/SB) tidak hanya berfokus pada fungsi advokasi, tetap
NASIONAL
JAKARTA Pemerintah Kota Medan meraih penghargaan Excellent City in Digital Public Service dalam ajang National Governance Awards di Jakart
PEMERINTAHAN
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghentikan penyidikan terhadap Direktur Utama PT Loco Montrado, Siman Bahar alias Bong Kin Phin
HUKUM DAN KRIMINAL