JAM Intel Kejagung Gandeng SMSI dan ABPEDNAS Awasi Program JAGA DESA hingga MBG

Untuk mendukung transparansi, setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), kata dia, diwajibkan memiliki media sosial sebagai sarana pelaporan terbuka terkait menu makanan, harga bahan pokok, hingga distribusi kepada penerima manfaat.

"Masyarakat bisa langsung melakukan kontrol terhadap pelaksanaan program. Ini bagian dari transparansi dan akuntabilitas agar program berjalan tepat sasaran," kata Reda.

Ia menambahkan, pengawasan juga melibatkan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) serta aparat penegak hukum guna memastikan penggunaan anggaran negara sesuai aturan.

Menurut Reda, Program JAGA DESA dan JAGA Dapur MBG tidak semata berfokus pada penindakan hukum, tetapi lebih kepada pendampingan preventif agar aparatur desa dan pelaksana program terhindar dari persoalan hukum.

"Penguatan tata kelola pemerintahan desa dan program strategis nasional membutuhkan sinergi seluruh elemen, termasuk media dan masyarakat. Dengan kolaborasi yang baik, potensi penyimpangan anggaran dapat diminimalisir," ujarnya.

Program JAGA DESA dan JAGA Dapur MBG diharapkan menjadi model pengawasan terpadu berbasis partisipasi publik untuk memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel.*

(ad)

Prabowo Panggil Menkeu hingga Gubernur BI ke Istana, Apa yang Dibahas?

Bahlil Semangati Gubernur Kaltim Usai Dihujani Kritik Publik: Nggak Ada Itu Kita Mundur-Mundur

ASN Pemprov Sumut Lulusan IPDN Diciduk Polrestabes Medan, terkait Kasus Peredaran Vape Narkotika

Kadensus 88: Anak Rentan Terpapar Bahaya Konten Digital, Literasi Jadi Benteng Utama

Ternyata KW! Kejagung Musnahkan 14 Jam Tangan Mewah Milik Terpidana Asabri Jimmy Sutopo

Jokowi Tak Ingin Tergesa-gesa, Harap Kasus Dugaan Ijazah Palsu Dibuka di Pengadilan