BREAKING NEWS
Selasa, 02 Juni 2026

Auditor Akui Kesulitan Menelusuri Penggunaan Dana Kelurahan Rp8 Miliar di Binjai, APH Diminta Turun Tangan

Nurul - Selasa, 02 Juni 2026 12:53 WIB
Auditor Akui Kesulitan Menelusuri Penggunaan Dana Kelurahan Rp8 Miliar di Binjai, APH Diminta Turun Tangan
Kantor Walikota Binjai. (foto: Ist/BITV)
Berita Terkini, Eksklusif di Saluran WhatsApp bitvonline.com
+ Gabung

"Penegak hukum harus hadir untuk menguji apakah penggunaan anggaran benar-benar sesuai peruntukan atau tidak. Jangan sampai persoalan seperti ini terus berulang karena lemahnya pengawasan," ujarnya.

Ia juga menyoroti mekanisme pengelolaan dana kelurahan yang selama ini berada di bawah kendali kecamatan.

Menurutnya, pola tersebut berpotensi mengurangi peran kelurahan dalam menentukan program yang benar-benar dibutuhkan masyarakat.

"Kelurahan yang paling memahami kebutuhan warganya. Tetapi dalam praktiknya justru kecamatan yang dominan mengatur anggaran. Ini rawan menimbulkan penggunaan dana yang tidak tepat sasaran," kata Otti.

Karena itu, ia meminta agar pendalaman tidak berhenti pada aspek administrasi.

Aparat penegak hukum dinilai perlu menelusuri kemungkinan adanya penggunaan anggaran di luar ketentuan yang berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara.

Sementara itu, sejumlah camat yang dikonfirmasi terkait temuan tersebut belum memberikan penjelasan.

Plt Camat Binjai Kota Juanda Sukma diketahui telah menerima pesan konfirmasi yang dikirim melalui aplikasi WhatsApp, namun belum memberikan tanggapan.

Hal serupa juga terjadi pada Camat Binjai Barat Romi Surya Dharma dan Camat Binjai Utara Musya Lubis.

Di sisi lain, Kepala Inspektorat Kota Binjai, Heny Sitepu, membenarkan adanya temuan auditor terkait realisasi dana kelurahan yang dikelola kecamatan.

Menurut Heny, sebagian temuan berkaitan dengan penggunaan anggaran untuk pembayaran honor kepala lingkungan (kepling) dan sejumlah kegiatan lain yang dinilai tidak sesuai dengan penganggaran awal.

"Itu sekalian sama gaji kepling dibuat di kelurahan, salah penganggaran mereka. Itu yang menjadi temuan BPK, bukan sarana-prasarana, untuk gaji kepling dan pelaksanaan kegiatan lain seperti MTQ," ujarnya.

Editor
: Nurul
0 komentar
Tags
beritaTerkait
Pemkab Simalungun Kembali Raih Opini WTP, Tiga Tahun Berturut-turut Pertahankan Tata Kelola Keuangan
Upacara Hari Lahir Pancasila 2026 di Simalungun Berlangsung Khidmat, Bupati Tekankan Nilai Persatuan Bangsa
Respons Kritik Eks Wamenlu, Seskab Teddy Pamer 7 Capaian Hasil Kunjungan Luar Negeri Prabowo
PN Jakarta Selatan Kabulkan Sebagian Praperadilan Andrie Yunus, Polisi Diminta Lanjutkan Kasus Penganiayaan
Nadiem Makarim: Ini Bukan Sekadar Kasus Saya, tetapi Menyangkut Masa Depan Keadilan Indonesia
Prabowo Gandeng Megawati di Hari Pancasila, PDI-P Jadi Sorotan Publik
komentar
Masuk untuk memberikan atau membalas komentar.
beritaTerbaru