Auditor Akui Kesulitan Menelusuri Penggunaan Dana Kelurahan Rp8 Miliar di Binjai, APH Diminta Turun Tangan

Heny juga mengakui bahwa penyusunan program dana kelurahan selama ini lebih banyak dilakukan oleh perangkat kecamatan.

Padahal, kebutuhan riil masyarakat dinilai lebih dipahami oleh pihak kelurahan.

"Di laporan hasil review sudah kami sampaikan secara tertulis kepada BPKPD agar berkoordinasi dengan kecamatan dalam penyusunan dana kelurahan," katanya.

Sebagai tindak lanjut atas hasil pemeriksaan, auditor merekomendasikan kepada Pemerintah Kota Binjai untuk segera menyusun pedoman umum pengelolaan dana kelurahan beserta regulasi teknis pelaksanaannya.

Selain itu, auditor juga merekomendasikan agar lurah ditetapkan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

Langkah tersebut dinilai penting untuk memperkuat akuntabilitas, transparansi, serta memastikan penggunaan dana lebih tepat sasaran sesuai kebutuhan masyarakat.

Dengan nilai anggaran mencapai Rp8 miliar dan adanya kesulitan auditor menelusuri rincian penggunaan dana, desakan agar dilakukan pendalaman secara menyeluruh kini semakin menguat.

Publik menunggu langkah konkret pemerintah daerah maupun aparat penegak hukum untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah berlangsung secara transparan dan bebas dari potensi penyimpangan.*

(sp/ad)

Pemkab Simalungun Kembali Raih Opini WTP, Tiga Tahun Berturut-turut Pertahankan Tata Kelola Keuangan

Upacara Hari Lahir Pancasila 2026 di Simalungun Berlangsung Khidmat, Bupati Tekankan Nilai Persatuan Bangsa

Respons Kritik Eks Wamenlu, Seskab Teddy Pamer 7 Capaian Hasil Kunjungan Luar Negeri Prabowo

PN Jakarta Selatan Kabulkan Sebagian Praperadilan Andrie Yunus, Polisi Diminta Lanjutkan Kasus Penganiayaan

Nadiem Makarim: Ini Bukan Sekadar Kasus Saya, tetapi Menyangkut Masa Depan Keadilan Indonesia

Prabowo Gandeng Megawati di Hari Pancasila, PDI-P Jadi Sorotan Publik