Pemko Tanjungbalai dan BPN Sumut Bahas Penyusunan NPGT 2026, Perkuat Status Hukum 9 Pulau yang Masuk Wilayah Administrasi

Menurutnya, keberhasilan penyusunan dokumen tersebut tidak hanya menjadi tanggung jawab BPN, tetapi juga memerlukan dukungan aktif pemerintah daerah dan seluruh organisasi perangkat daerah terkait.

Ia menilai kualitas data menjadi faktor utama dalam menghasilkan dokumen yang akurat dan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan di bidang agraria, pertanahan, dan tata ruang.

Karena itu, kolaborasi lintas sektor diperlukan untuk memastikan validitas data spasial maupun data tekstual yang digunakan dalam proses analisis.

Melalui rapat persiapan ini, Pemerintah Kota Tanjungbalai dan BPN Sumatera Utara berharap pelaksanaan penyusunan Neraca Penatagunaan Tanah Tahun 2026 dapat berjalan efektif serta menghasilkan data yang mendukung pembangunan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan.

Selain memperkuat kepastian hukum aset daerah, penyusunan NPGT juga diharapkan menjadi landasan dalam merencanakan pemanfaatan ruang yang lebih tertib, terukur, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.*

(ad)

Pemko Tanjungbalai Konsultasi ke BPS Sumut, Bahas Indeks Kemahalan Konstruksi dan DAU 2027

Pemko Tanjungbalai dan Pertamina Bahas Ketersediaan LPG 3 Kg, Ini Hasilnya

Bupati Asahan Sambut Kepulangan 240 Jamaah Haji, Satu Masih Dirawat di Makkah

Rico Waas Ajak Pelajar Berani Laporkan Pelecehan Seksual: Jangan Takut Bersuara

Air Mati Berhari-hari, LAPK Desak Tirtanadi Beri Kompensasi ke Pelanggan

45 Dapur MBG di Sumut Berhenti Beroperasi, Ini Penyebabnya