Lebih Parah dari Langkat? DPRD-Palas Ungkap Dugaan Skandal Fee Proyek dan Pungli Jabatan di Padang Lawas

DPRD-Palas pun meminta KPK tidak hanya fokus pada satu daerah, tetapi juga memeriksa Bupati Padang Lawas.

"Jika KPK tidak berani kepada Bupati Palas, maka kami minta KPK berbesar hati membebaskan Bupati Langkat Syah Afandin. Karena dinilai hanya melakukan kesalahan kecil sudah diproses hukum, sementara yang lebih parah dibiarkan," ujarnya.

Ia juga menyinggung opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI Perwakilan Sumatera Utara untuk Pemkab Padang Lawas.

Menurutnya, capaian tersebut patut dipertanyakan.

"Di Palas banyak proyek tidak selesai tepat waktu, sampai bolak-balik adendum. Sangat wajar kita curiga LHP itu tersinyalir dikondisikan. Sama seperti Langkat, sama-sama dapat WTP," cetusnya.

Ahmad Rezky menutup pernyataannya dengan desakan agar penegakan hukum tidak tebang pilih.

"KPK jangan membuat tontonan buruk bagi masyarakat. Penegakan hukum jangan bisa disetir oleh kekuasaan dan jabatan. Demi masa depan bangsa Indonesia yang berkeadilan dan berkemajuan."* (ad)

Tiorita Surbakti Resmi Jadi Plt Bupati Langkat, Ini Pesan Bobby Nasution

Naik ke Penyidikan, Polri Ungkap Modus Korupsi Batu Bara: Manipulasi Kualitas dan Kuantitas Pasokan ke PLTU

Polri Dalami Kasus Korupsi Pasokan Batu Bara yang Picu Blackout di Sejumlah Wilayah Indonesia, Kerugian Negara Rp5 Triliun

Hakim Tolak Gugatan Praperadilan Asrul Azis Taba, Ini Alasannya

Dituding Terima Fee Proyek, Kuasa Hukum Sudewo: Tidak Pernah Ada Buktinya

Diduga Penipuan, RS Grand Med Lubuk Pakam dan Dokter Spesialis Ortopedi Dilaporkan ke Polda Sumut