PADANG LAWAS – Ketua Dewan Pemerhati Rakyat Daerah Padang Lawas (DPRD-Palas), Ahmad Rezky Hasibuan, mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera turun tangan mengusut dugaan praktik korupsi di Kabupaten Padang Lawas.
Ia menilai, kondisi di daerah tersebut disebut lebih parah dibanding Kabupaten Langkat yang kini sudah dalam proses hukum.
"Silahkan KPK mulai dari Langkat, tapi jangan lupa. Ada satu Kabupaten lagi yang lebih hebat. Baik dari sistem pelelangan proyek hingga penetapan jumlah persenan fee proyek," tegas Ahmad Rezky kepada wartawan, Sabtu (4/7/2026).Baca Juga:
Menurutnya, praktik "jatah" proyek di Padang Lawas sudah berlangsung secara terbuka dan berdampak pada kualitas pekerjaan.
Ia menyebut, dalam beberapa kasus pemenang lelang justru mundur karena beban fee yang tinggi.
"Di Langkat fee proyek 10 s/d 17%. Di Palas 20 s/d 25%. Jelas Palas kalah. Ini sangat wajar untuk didalami dan ditindaklanjuti KPK," ujarnya.
Selain dugaan dalam proyek, Ahmad Rezky juga menyoroti praktik pungutan liar dalam pengisian jabatan di lingkungan pemerintah daerah, mulai dari kepala sekolah, kepala bidang, hingga kepala dinas. Ia menyebut nilainya "fantastis".
Ia juga menyinggung kasus pelantikan Kepala Dinas Pendidikan Padang Lawas yang baru, yang sebelumnya menjabat Plt Kadis PMD.
Menurutnya, pejabat tersebut diduga pernah tersangkut kasus pungli terhadap kepala desa se-Palas.
"Kasusnya sampai bergulir ke Kejaksaan Agung sampai Kajari Palas dicopot. Baru beliau mengundurkan diri dari Plt Kadis PMD. Beberapa minggu lalu malah dilantik Bupati jadi Kadis Pendidikan definitif," kata Ahmad Rezky.
Ia menilai kondisi tersebut menunjukkan krisis integritas dalam tata kelola pemerintahan daerah.
"Sosok yang sudah jelas-jelas gagal dan terindikasi kuat melakukan pungli, mengundurkan diri, malah dilantik untuk jabatan strategis yang menentukan arah pembangunan daerah," katanya.
DPRD-Palas pun meminta KPK tidak hanya fokus pada satu daerah, tetapi juga memeriksa Bupati Padang Lawas.
"Jika KPK tidak berani kepada Bupati Palas, maka kami minta KPK berbesar hati membebaskan Bupati Langkat Syah Afandin. Karena dinilai hanya melakukan kesalahan kecil sudah diproses hukum, sementara yang lebih parah dibiarkan," ujarnya.
Ia juga menyinggung opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI Perwakilan Sumatera Utara untuk Pemkab Padang Lawas.
Menurutnya, capaian tersebut patut dipertanyakan.
"Di Palas banyak proyek tidak selesai tepat waktu, sampai bolak-balik adendum. Sangat wajar kita curiga LHP itu tersinyalir dikondisikan. Sama seperti Langkat, sama-sama dapat WTP," cetusnya.
Ahmad Rezky menutup pernyataannya dengan desakan agar penegakan hukum tidak tebang pilih.
"KPK jangan membuat tontonan buruk bagi masyarakat. Penegakan hukum jangan bisa disetir oleh kekuasaan dan jabatan. Demi masa depan bangsa Indonesia yang berkeadilan dan berkemajuan."* (ad)
JAKARTA Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengapresiasi aksi swadaya masyarakat yang bergotong royong memperbaiki Jalan dan Jemb
NASIONAL
YOGYAKARTA Kasus dugaan penganiayaan dan penelantaran anak di Daycare Little Aresha terus bergulir. Polresta Yogyakarta kembali menetapk
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Di tengah sorotan publik terhadap perkara hukum yang menjerat Bupati Langkat nonaktif Syah Afandin di Komisi Pemberantasan Korupsi
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution menyayangkan operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Upaya pemulihan pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat tidak hanya difokuskan pada pembangunan kembali infrast
NASIONAL
JAKARTA Kunjungan Perdana Menteri India Narendra Modi ke Indonesia menjadi langkah lanjutan dari kunjungan balasan Presiden RI Prabowo S
NASIONAL
MEDAN Bupati Batu Bara Dr. H. Baharuddin Siagian, S.H., M.Si., C.L.A., bersama Wakil Bupati Batu Bara Syafrizal, S.E., M.AP., Ketua TP
PEMERINTAHAN
BATU BARA Bupati Batu Bara Dr. H. Baharuddin Siagian, S.H., M.Si., C.L.A., menegaskan bahwa disiplin dalam pengelolaan anggaran menjadi ku
PEMERINTAHAN
TANJUNGBALAI Pemerintah Kota Tanjungbalai melalui Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Daerah (BPKPD) memberlakukan program penghapusan
PEMERINTAHAN
TANJUNGBALAI Pemerintah Kota Tanjungbalai bersama Satuan Tugas Pangan menemukan penyebab kelangkaan dan kenaikan harga beras di wilayahn
PEMERINTAHAN
