LPSK Tolak JC Sony Sonjaya, Kejagung Pastikan Penyidikan Dugaan Korupsi MBG Berlanjut
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) memastikan proses hukum terhadap mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sony Sonjaya tetap berja
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN - Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution memastikan stok bahan bakar minyak (BBM) di wilayahnya masih tersedia dan tidak mengalami kelangkaan. Menurutnya, antrean panjang yang terjadi di sejumlah SPBU disebabkan terganggunya proses distribusi akibat penghentian aktivitas sopir pengangkut BBM secara massal.
Bobby mengatakan, berdasarkan hasil koordinasi dengan pihak Pertamina, persoalan utama bukan berada pada ketersediaan stok BBM, melainkan kendaraan pengangkut yang tidak dapat beroperasi karena adanya kendala internal antara perusahaan dan para pengemudi.
"Yang saya sampaikan dari hasil koordinasi dengan pihak Pertamina itu bukan kelangkaan BBM-nya. Tapi pengemudi yang mengantar BBM terjadi pemberhentian massal," ujar Bobby saat ditemui di Kantor Pemprov Sumut, Selasa (14/7/2026).Baca Juga:
Untuk menjaga pasokan tetap berjalan dan mengurangi keresahan masyarakat, Pemprov Sumut berkoordinasi dengan TNI dan Polri agar membantu proses pengantaran mobil tangki BBM menuju SPBU.
Bobby menyebut keterlibatan aparat hanya bersifat sementara hingga proses perekrutan sopir baru yang dilakukan Pertamina selesai.
"Karena ada pemberhentian massal, truk pengangkutnya tidak bisa beroperasi. Maka dari itu kami sudah berkoordinasi dengan Pertamina, petugas TNI dan Polisi untuk menjadi driver sementara dan mengantar serta mengecek pengamanan pasokan BBM," katanya.
Ia menjelaskan, pemerintah daerah tidak ingin ikut campur dalam persoalan internal Pertamina. Namun, gangguan distribusi tersebut dinilai tidak boleh sampai berdampak terhadap aktivitas masyarakat.
Menurut Bobby, antrean panjang yang terjadi di SPBU membuat sebagian masyarakat melakukan pembelian berlebihan atau panic buying karena khawatir kekurangan BBM.
"Jangan sampai masalah internal mengganggu kehidupan masyarakat. Kalau ada persoalan seperti ini, seharusnya diinformasikan lebih awal agar pemerintah bisa membantu mencari solusi," ujarnya.
Bobby memastikan Pemprov Sumut siap membantu kebutuhan personel apabila diperlukan untuk mendukung kelancaran distribusi BBM.
"Sampai dengan hari ini kami minta disiapkan TNI-Polri untuk menjadi pengantar dan tim pengamanan. Kalau butuh 20 atau berapa orang, kami siap," kata Bobby.
Sementara itu, pemerintah daerah masih menunggu koordinasi lanjutan dengan Pertamina terkait jumlah personel dan kebutuhan pengiriman BBM ke sejumlah SPBU di Sumatera Utara.* (tm/dh)
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) memastikan proses hukum terhadap mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sony Sonjaya tetap berja
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengungkap telah melakukan pemblokiran terhadap lebih dari 3 juta situs dan konten ya
SAINS DAN TEKNOLOGI
JAKARTA Kantor Staf Presiden (KSP) memastikan akan mendorong pemangkasan birokrasi yang dinilai menghambat percepatan program prioritas Pr
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di rumah anggota V Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Bobby Adhityo Rizaldi
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Sejumlah asosiasi pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyampaikan kelu
NASIONAL
JAKARTA Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa buka suara terkait temuan Indonesian Corruption Watch (ICW) mengenai dugaan penggel
EKONOMI
JAKARTA Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (Pemda) memperkuat pasokan serta memastikan dist
EKONOMI
JAKARTA Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menyebut Indonesia memiliki peluang besar menjadi episentrum baru peradaban modern dunia Isl
AGAMA
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan beserta jajaran DE
NASIONAL
JAKARTA Pemerintah memastikan tidak akan menaikkan tarif pajak meski tengah berupaya meningkatkan penerimaan negara. Menteri Keuangan Purb
EKONOMI