Dua Kali Mangkir Kasus HGB, KPK Ungkap Alasan Belum Cegah Menteri Nusron Wahid ke Luar Negeri
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum mengajukan pencegahan ke luar negeri terhadap Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Bad
NASIONAL
MEDAN – Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumatera Utara (Sumut) Timur Tumanggor menekankan agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) digunakan untuk membiayai program prioritas yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Menurut Timur, setiap rupiah dalam APBD harus memiliki tujuan yang jelas dan mendukung sasaran pembangunan daerah.
Penggunaan anggaran juga harus dilakukan secara efektif, efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan.Baca Juga:
Hal tersebut disampaikan Timur saat membuka Webinar Sesi XIV Tahun 2026 bertema "APBD Cerdas: Belanja Efektif, Dampak Maksimal" di Ruang Rapat Sekda Sumut, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Medan, Kamis (3/9/2026).
Webinar yang digelar Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Sumut secara daring itu diikuti sekitar 1.400 Aparatur Sipil Negara (ASN) dari lingkungan Pemerintah Provinsi Sumut, pemerintah kabupaten dan kota, serta sejumlah instansi vertikal.
Dalam arahannya, Timur mengatakan APBD tidak boleh hanya dipandang sebagai dokumen keuangan pemerintah daerah.
APBD merupakan salah satu instrumen utama untuk menjalankan pembangunan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Karena itu, keberhasilan APBD tidak cukup dilihat dari seberapa besar anggaran yang terserap.
Hal yang lebih penting adalah hasil dari belanja tersebut, mulai dari output, outcome, hingga dampaknya bagi masyarakat.
"Tema APBD CERDAS mengingatkan kita bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan harus memiliki arah yang jelas, mendukung prioritas pembangunan, dilaksanakan secara efektif dan efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan. Kita perlu mengubah paradigma dari berapa anggaran yang terserap menjadi apa hasil dan manfaat yang dihasilkan," ucapnya.
Timur kemudian menyampaikan sejumlah hal yang perlu diperhatikan dalam mengoptimalkan penggunaan APBD.
Pertama, belanja daerah harus sejalan dengan prioritas pembangunan nasional dan daerah.
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum mengajukan pencegahan ke luar negeri terhadap Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Bad
NASIONAL
JAKARTA Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menilai polemik mengenai persyaratan pendidikan Wakil Presiden Gibra
POLITIK
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra men
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut dua prajurit TNI aktif diduga masuk dalam konstruksi perkara korupsi dana siap pakai
NASIONAL
BINJAI Petugas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Binjai membersihkan area blok hunian A dan B untuk menjaga kebersihan, kesehatan
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menargetkan revitalisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Balai Latihan Kerj
PEMERINTAHAN
MEDAN Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumatera Utara (Sumut) bersama Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Sumut menggelar Operasi
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada 21.119 pekerja re
PEMERINTAHAN
MEDAN Jadwal Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Sumatera Utara (Sumut) 2026 berpotensi mundur satu hingga dua pekan dari rencana awal pad
OLAHRAGA
JAKARTA Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyatakan penolakan terhadap wacana penghapusan unsur kerugian negara dalam tindak
POLITIK