Wakil Wali Kota Medan Tegaskan Pendidikan Tak Boleh Lumpuh di Tengah Bencana, Sekolah Harus Aman dan Tangguh

MEDAN – Wakil Wali Kota Medan H. Zakiyuddin Harahap menegaskan komitmen Pemerintah Kota Medan untuk menjaga keberlangsungan pendidikan meski berada di tengah situasi kebencanaan.

Menurut Zakiyuddin, musibah tidak boleh menghentikan proses pendidikan maupun menghambat masa depan generasi muda.

Karena itu, pembangunan dan pemulihan sekolah yang terdampak bencana harus memperhatikan aspek keamanan serta ketahanan terhadap bencana.

Baca Juga:

• Tak Hanya Menunggu, Pemko Medan Dorong BPJS Ketenagakerjaan Jemput Bola ke Masyarakat

Hal tersebut disampaikan Zakiyuddin dalam kunjungan kerja Komisi X DPR RI di SDN 060950, Jalan Yos Sudarso, Kecamatan Medan Labuhan, Jumat, 4 September 2026.

Di hadapan pimpinan dan anggota Komisi X DPR RI yang hadir, Zakiyuddin mengatakan pendidikan harus tetap menjadi perhatian pemerintah, termasuk ketika daerah menghadapi bencana.

"kami berprinsip bahwa pendidikan harus tetap menjadi perhatian utama, bahkan dalam situasi kebencanaan sekalipun," tegas Zakiyuddin Harahap.

Ia juga menyoroti pentingnya standar keselamatan dalam proses pemulihan fasilitas pendidikan pascabencana.

Menurut dia, rehabilitasi, rekonstruksi, pembangunan kembali, hingga pengadaan sarana dan prasarana pendidikan harus disesuaikan dengan kondisi serta kebutuhan di lapangan.

"Pembangunan kembali infrastruktur pendidikan harus memperhitungkan risiko bencana secara matang. Sekolah harus menjadi tempat belajar yang benar-benar aman dan tangguh bagi siswa maupun guru," lanjutnya.

Zakiyuddin berharap kunjungan Komisi X DPR RI tersebut dapat memberikan gambaran secara langsung mengenai kondisi fasilitas pendidikan, kebutuhan penanganan, serta dukungan anggaran untuk membangun infrastruktur sekolah yang aman dan tangguh terhadap bencana.

"Kami berharap kunjungan ini dapat memberikan gambaran langsung mengenai kondisi satuan pendidikan yang terdampak bencana,"harap Zakiyuddin Harahap.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani mengatakan kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat langsung perkembangan revitalisasi dan rehabilitasi fasilitas pendidikan pascabencana yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera Utara.

Menurut Lalu, masih terdapat sekolah terdampak bencana yang membutuhkan perhatian, termasuk SDN 060950 Medan Labuhan.

"banyak sekali sekolah yang terdampak, salah satunya di SD 060950 Medan ini. Tadi kami sudah melihat salah satu ruangan yang direvitalisasi, dan sampai dengan hari ini ternyata masih banjir. Bisa menjadi diskusi juga agar ke depan jangan sampai setiap hujan sekolah ini banjir dan mengganggu aktivitas belajar mengajar," jelas Lalu Hadrian Irfani.

Lalu juga membuka ruang dialog dengan kepala sekolah dan jajaran guru.

Dialog tersebut dilakukan untuk mengetahui secara langsung kebutuhan sekolah yang masih diperlukan setelah proses revitalisasi.

Masukan dari pihak sekolah selanjutnya disampaikan kepada Komisi X DPR RI serta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).

Kepala Sekolah SDN 060950 Syahputra menyambut baik kunjungan Komisi X DPR RI.

Ia juga mengapresiasi proses revitalisasi fasilitas sekolah yang terdampak banjir melalui aspirasi DPR RI.

Syahputra mengatakan pengerjaan revitalisasi di sekolah tersebut sudah hampir selesai.

"Saat ini pengerjaan revitalisasi di UPT SDN 060950 dilaporkan telah mencapai 99% dan hampir rampung sepenuhnya," ungkapnya.

Kunjungan tersebut diharapkan menjadi momentum untuk memastikan proses pemulihan fasilitas pendidikan tidak hanya berorientasi pada penyelesaian pembangunan, tetapi juga menjamin sekolah dapat digunakan secara aman dan nyaman untuk kegiatan belajar mengajar.

Persoalan banjir yang masih terjadi menjadi salah satu perhatian yang perlu ditindaklanjuti agar fasilitas pendidikan yang telah direvitalisasi dapat berfungsi secara optimal dan tidak kembali mengganggu aktivitas siswa maupun guru.* (ad)

Tak Hanya Menunggu, Pemko Medan Dorong BPJS Ketenagakerjaan Jemput Bola ke Masyarakat

Sidang Kuota Haji Memanas! 24 Anggota Panja DPR Disebut Minta 3.000 Riyal, Begini Respons Tegas KPK

Sebut Alasannya Mengada-ada, Sudaryono Resmi Batalkan Proyek Janggal LED Rp 535 Miliar di BGN

Pengembangan Kasus Suap Bupati Rejang Lebong, KPK Periksa Anggota DPRD Kota Bengkulu

Semarak Lomba Kreasi Sampah di Desa Bogak, Kades Fazzary Akbar: Lingkungan Bersih Dimulai dari Kesadaran Warga

Bongkar Fakta Sidang Tipikor, Gus Alex Ungkap 24 Anggota Panja Komisi VIII Minta 3.000 Riyal Saat Dinas ke Arab Saudi