Pengendalian Inflasi Jadi Fokus, Pemprov Sumut Siapkan Terobosan Baru
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution menekankan pentingnya perumusan kebijakan ekonomi daerah yang adaptif di tengah
EKONOMI
YOGYAKARTA – Calon Wakil Presiden nomor urut 3, Mahfud Md, menolak untuk memberikan tanggapan terhadap informasi viral di media sosial mengenai hasil exit poll Pemilu 2024 di luar negeri. Mahfud Md menyatakan bahwa ia akan meninjau hasil exit poll tersebut setelah pukul 15.00 WIB pada hari berikutnya.
“Saya tidak akan memberikan tanggapan terhadap hal itu, saya akan melihat hasil exit poll setelah jam 3 (sore) besok,” ujar Mahfud Md di Yogyakarta, pada Selasa (13/2/2024).
Meskipun diminta untuk memberikan komentar mengenai hasil exit poll tersebut, Mahfud Md menegaskan bahwa ia tidak akan memberikan respons pada saat ini.
“Saya tidak akan merespons hal itu sekarang,” katanya.
Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah memberikan respons terhadap adanya publikasi mengenai hasil exit poll Pemilu 2024. KPU menegaskan bahwa informasi tersebut sebaiknya diabaikan.
“Berkaitan dengan hal ini, pemungutan suara di luar negeri berlangsung lebih cepat daripada di dalam negeri. Di sana, proses pemungutan suara telah dimulai mulai dari tanggal 4 hingga 11 Februari dengan berbagai metode, seperti TPS, pos, dan KSK,” ungkap Ketua KPU RI, Hasyim Asy’ari, kepada wartawan di Gedung KPU RI, Jakarta Pusat, pada hari Senin (12/2).
“Namun, penghitungan suara di luar negeri dilakukan secara bersamaan dengan yang ada di dalam negeri. Oleh karena itu, jika ada seseorang yang mempublikasikan hasil exit poll di Hong Kong, Kuala Lumpur, Sydney, itu sebaiknya diabaikan karena proses penghitungan suara belum dimulai,” tambahnya.
Pernyataan ini menegaskan pentingnya menunggu hasil resmi dari KPU yang akan diumumkan secara resmi pada waktu yang telah ditentukan. Hal ini menunjukkan bahwa informasi yang beredar di media sosial harus disikapi dengan bijak dan hati-hati, serta diimbangi dengan kebijaksanaan dan integritas lembaga pemilihan resmi.
(FZ/011)
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution menekankan pentingnya perumusan kebijakan ekonomi daerah yang adaptif di tengah
EKONOMI
JAKARTA Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung) mengungkap peran Ketua Ombudsman RI Hery Susanto dalam kasus dugaan korupsi tata kel
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mempercepat pembangunan hunian tetap (huntap) bagi warga terdampak bencana dengan menitikberatkan
PEMERINTAHAN
SUMUT Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla kembali dilaporkan ke kepolisian terkait dugaan penistaan agama. Kali ini, laporan dilayangkan
POLITIK
MEDAN Polda Sumatera Utara (Sumut) dikabarkan melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kom
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ketua DPR RI, Puan Maharani, meminta agar proses hukum kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Andrie Yunus berjalan secara
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kejaksaan Agung menetapkan Ketua Ombudsman RI, Hery Susanto, sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait tata kelola perta
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil dua pejabat Bank Indonesia (BI) sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ketua Ombudsman Republik Indonesia, Hery Susanto, ditangkap oleh Kejaksaan Agung setelah baru enam hari menjabat. Hingga kini, p
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkapkan pemerintah menggelontorkan anggaran hingga Rp 1 triliun setiap hari untuk menjalankan pr
EKONOMI