Alokasi Anggaran Sekolah Rakyat Rp7 Triliun Berisiko Disalahgunakan, JPPI Beri Peringatan

JAKARTA - Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mengingatkan adanya potensi penyalahgunaan anggaran yang sangat besar dalam program Sekolah Rakyat, yang pada tahun ini dialokasikan sebesar Rp7 triliun.

Menurut JPPI, besarnya anggaran tersebut sangat rawan disalahgunakan tanpa adanya pengawasan yang ketat dan transparan.

Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji, menyampaikan kekhawatirannya terkait potensi penyalahgunaan dana, yang dapat mencakup penggelembungan harga barang seperti laptop atau seragam sekolah, hingga proyek-proyek fiktif yang tidak bermanfaat.

"Angka fantastis ini jelas rawan disalahgunakan. Tanpa pengawasan yang ketat dan transparan, ada banyak celah penyalahgunaan yang dapat merugikan negara dan rakyat," ujarnya, Minggu (10/8/2025).

Lebih lanjut, Ubaid menyebutkan bahwa dana sebesar Rp7 triliun seharusnya bisa lebih optimal jika digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang masih jauh dari harapan.

"Dana sebesar ini seharusnya digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, bukan malah menjadi ladang korupsi yang merugikan," katanya.

Selain itu, JPPI juga mencatat fenomena mengkhawatirkan terkait banyaknya guru dan murid yang memilih mundur dari Sekolah Rakyat.

Padahal, mereka merupakan pihak yang seharusnya mendapatkan manfaat utama dari program ini.

Menurut Ubaid, ini menunjukkan adanya masalah mendasar dalam pelaksanaan program yang patut dicurigai.

"Kalau anggarannya begitu besar, tapi guru dan murid justru meninggalkan sekolah, patut dicurigai ada masalah mendasar dalam pelaksanaannya. Pertanyaannya, siapa sebenarnya yang menikmati anggaran ini? Jangan sampai program ini hanya menjadi proyek sesaat yang lebih mementingkan pencitraan daripada membangun sistem pendidikan yang solid dan efektif," kata Ubaid.

Di tengah polemik tersebut, JPPI juga menyoroti model Sekolah Rakyat yang, menurutnya, perlu diubah secara fundamental.

Ubaid menilai pola pengelompokan anak-anak miskin dengan anak-anak miskin lainnya cenderung bersifat dikotomis dan diskriminatif, yang dapat memperburuk kesenjangan sosial.

Dia mengusulkan agar Sekolah Rakyat lebih inklusif, di mana anak dari berbagai latar belakang sosial-ekonomi dapat belajar bersama tanpa adanya pembedaan kelompok.

"Integrasi Sekolah Rakyat ke dalam sistem pendidikan yang sudah ada akan membuat anggaran besar tersebut benar-benar bermanfaat untuk pemerataan akses pendidikan yang sesungguhnya," ujarnya.

Ubaid juga mengingatkan bahwa, untuk memastikan keberhasilan program ini, pihak berwenang perlu melakukan evaluasi menyeluruh.

Selain itu, pengelolaan yang lebih transparan dan profesional akan menjadi kunci untuk memastikan bahwa Sekolah Rakyat benar-benar dapat memberikan manfaat bagi anak-anak dari kalangan kurang mampu dan memperbaiki sistem pendidikan di tanah air.

Pada akhir tahun ini, program Sekolah Rakyat dijadwalkan akan meresmikan 150 sekolah baru.

Namun, dengan berbagai tantangan yang ada, JPPI berharap program ini tidak hanya sekadar meresmikan sekolah, tetapi juga membangun fondasi pendidikan yang lebih adil dan berkelanjutan di Indonesia.*

(mt/a008)