17 Sekolah di Aceh Tengah Masuk Zona Merah, Pemerintah Siapkan Relokasi

TAKENGON — Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah bersama tim gabungan lintas kementerian dan lembaga menyiapkan relokasi terhadap 17 satuan pendidikan yang berada di zona merah rawan bencana.

Langkah ini diambil menyusul kondisi kerusakan struktur bangunan yang dinilai membahayakan keselamatan peserta didik.

Salah satu sekolah yang terdampak adalah SDN 10 Linge, yang sebelumnya sempat menjadi perhatian publik setelah aktivitas belajar-mengajar dilakukan di tenda darurat.

Baca Juga:

• Diduga Ditolak Saat Daftarkan Anak, Orang Tua Murid Keluhkan Sikap Kepala SDN 01 Labuhan Ruku ke Disdik Batu Bara

Perwakilan Sekretariat Nasional Satuan Pendidikan Aman Bencana (Seknas SPAB), Jamjam Muzaki, menyebut penanganan darurat telah dilakukan dengan memindahkan 93 siswa SDN 10 Linge ke ruang kelas SMPN 26 Takengon yang lokasinya bersebelahan.

"Anak-anak tidak lagi belajar di tenda darurat. Mereka sementara menumpang di ruang kelas SMPN 26 Takengon yang masih memiliki kapasitas kosong," ujar Jamjam di Takengon.

Menurut dia, langkah tersebut bersifat sementara sembari menunggu pembangunan fasilitas pendidikan baru yang lebih aman.

SMPN 26 Takengon sendiri diketahui memiliki jumlah siswa yang relatif sedikit sehingga memungkinkan pemanfaatan ruang kelas secara optimal.

Selain penanganan jangka pendek, pemerintah juga menyiapkan relokasi permanen melalui penyediaan lahan seluas sekitar 1,5 hektare yang akan digunakan untuk pembangunan kompleks pendidikan baru bagi SDN 10 Linge dan SMPN 26 Takengon.

Lokasi baru direncanakan tidak jauh dari bangunan lama, dengan jarak sekitar 500 meter.

Sementara itu, proses percepatan pembebasan lahan akan dibahas lebih lanjut melalui koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah dan Kementerian Dalam Negeri dalam waktu dekat.

Dari total 17 sekolah yang masuk daftar relokasi, sebagian di antaranya disebut telah masuk dalam skema rehabilitasi tahap awal.

Namun pemerintah memutuskan mengalihkan pendekatan dari perbaikan in-situ menjadi relokasi penuh, dengan pertimbangan mitigasi risiko jangka panjang.

Untuk memastikan keberlangsungan kegiatan belajar, pembangunan ruang kelas darurat juga mulai disiapkan melalui kerja sama dengan lembaga penanggulangan bencana pendidikan.

Fasilitas sementara ini akan ditempatkan dekat dengan hunian sementara warga terdampak.

Di sisi lain, pemerintah pusat telah menyalurkan bantuan operasional darurat bagi sekolah-sekolah terdampak untuk mendukung kebutuhan dasar pembelajaran, termasuk pengadaan peralatan dan pemulihan sarana pendidikan.

Tim gabungan menilai, proses relokasi ini tidak hanya menjadi respons darurat, tetapi juga momentum untuk melakukan penataan ulang sistem pendidikan di wilayah rawan bencana, termasuk kemungkinan penggabungan sekolah dan redistribusi siswa agar lebih efisien dan aman.*

(ad)

Diduga Ditolak Saat Daftarkan Anak, Orang Tua Murid Keluhkan Sikap Kepala SDN 01 Labuhan Ruku ke Disdik Batu Bara

Mensos Gus Ipul: Tak Ada “Zona Aman” bagi Pelaku Korupsi, Akan Dikejar hingga Pensiun

Isu Reshuffle Kabinet Mengemuka, Istana Angkat Bicara

Bangkit dari Vakum! Koperasi Syariah Perintis Mart 2 Gelar RAT ke-14 di Tanjab Timur, Bahas Penguatan Usaha dan Ekspansi Bisnis

Negosiasi Gas Andaman Mandek, Akademisi USK Minta Tim PoD Aceh Dirombak

Akademisi USK Sebut Skema FPSO Blok South Andaman Berpotensi Rugikan Aceh: Penjajahan Ekonomi Modern