MEDAN - Sebanyak 14 kabupaten di Sumatera Utara berpotensi terpapar sebaran asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Kondisi tersebut membuat Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution mewacanakan penerapan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) apabila kualitas udara mulai membahayakan.
Bobby mengatakan pemerintah akan memantau perkembangan cuaca dan kondisi sebaran asap dalam beberapa hari ke depan. Jika kondisi memburuk, pembelajaran jarak jauh dapat diterapkan mulai jenjang SD hingga SMA.
"Untuk anak-anak, nanti saya belum dapat informasi lengkapnya, tapi kalau memang sudah tingkat membahayakan, kami akan coba membuat skema belajar jarak jauh kembali. Itu nanti dari kita akan imbau dari SD sampai dengan SMA," kata Bobby usai meninjau Jalan Letda Sujono, Medan, Selasa (8/9/2026).Baca Juga:
Selain mempertimbangkan PJJ, Bobby mengimbau masyarakat di wilayah terdampak agar mengurangi aktivitas di luar rumah apabila tidak ada kepentingan mendesak. Warga yang tetap harus beraktivitas di luar rumah diminta menggunakan masker.
"Ya, makanya yang pertama kalau untuk aktivitas normal di luar rumah, kita anjurkan ditahan. Tapi aktivitas yang memang tidak bisa terhindarkan di luar rumah, kita anjurkan pakai alat tambahan seperti masker," ujarnya.
Bobby juga meminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumut bergerak cepat menangani titik-titik kebakaran. Pemerintah daerah, kata dia, terus berupaya memastikan kebakaran hutan di wilayah Sumut segera dipadamkan.
"Kalau kebakaran hutan di wilayah Sumatera Utara, kami selalu pastikan agar segera dipadamkan dan sosialisasi ke masyarakat apabila memang itu pembakarannya untuk membuka lahan," katanya.
Bobby menyebut sebelumnya terdapat sejumlah titik kebakaran di Sumut. Namun, berdasarkan pemantauan pemerintah daerah, kondisi sejumlah titik tersebut kini relatif aman setelah dilakukan pemadaman bersama.
"Ada beberapa titik yang memang sudah kami tinjau dan kami kasih estimasi waktu pemadaman jangan lebih dari dua hari. Dan alhamdulillah, dari beberapa titik kemarin tidak ada lagi dari dua hari, dan ini semua dari BPBD provinsi, kabupaten, dan juga tim pemadam, dan juga dari Kementerian Kehutanan juga bekerja bersama-sama," jelasnya.
Sementara itu, Kepala Balai Besar Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BBMKG) Wilayah I Medan, Hendro Nugroho, mengatakan hasil pemantauan menunjukkan adanya potensi sebaran asap ke sejumlah wilayah di Sumatera Utara.
Berdasarkan pemantauan titik panas pada 7 September 2026, terdapat 26 titik panas di Sumut. Empat titik di antaranya memiliki tingkat kepercayaan tinggi dan tersebar di Kabupaten Labuhanbatu Utara, Padang Lawas Utara, dan Tapanuli Selatan.
Sebaran asap diperkirakan bergerak ke arah barat laut mengikuti pola angin yang bertiup dari tenggara.
JAKARTA Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengungkap sebaran polutan akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wi
NASIONAL
MEDAN Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan menanggung seluruh biaya pengobatan siswa korban dugaan keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) di
KESEHATAN
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra melur
POLITIK
BANDA ACEH Pangdam Iskandar Muda (IM) Mayjen Joko Hadi Susilo menyatakan dukungan penuh terhadap upaya Polda Aceh dalam memberantas pereda
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Polda Aceh memusnahkan barang bukti narkotika hasil pengungkapan kasus selama Juli hingga Agustus 2026. Pemusnahan dilakukan di
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Sebanyak 14 kabupaten di Sumatera Utara berpotensi terpapar sebaran asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Kondisi tersebut memb
PENDIDIKAN
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution tidak mendukung penutupan program Makan Bergizi Gratis (MBG) meski terdapat siswa di
PEMERINTAHAN
MEDAN Pegawai honorer Dinas Kesehatan Batubara Arif Rahman mengaku menyerahkan uang Rp160 juta kepada mantan Kepala Dinas Kesehatan (Kadin
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution merespons kondisi Febiona Purba (16), siswa asal Kabupaten Karo yang diduga mengalami ganggua
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengaku tidak pusing mengelola anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG). Namun,
EKONOMI
