MEDAN – Wali Kota Medan, Rico Waas, memberikan tanggapan terkait kasus dugaan malapraktik yang menimpa seorang ibu berinisial JS (43), yang diduga menjadi korban akibat kelalaian pihak Rumah Sakit Umum (RSU) Mitra Sejati, Medan.
Dalam pernyataannya, Rico menegaskan bahwa pihaknya telah menerima informasi mengenai kejadian tersebut dan menyatakan bahwa tim dari Dinas Kesehatan Medan telah melakukan pengecekan sesuai dengan prosedur operasional standar (SOP).
Baca Juga:
"Saya sudah mendapatkan informasi tentang kasus ini dan saya juga sudah berbicara dengan Dinas Kesehatan. Mereka sudah menjalankan SOP-nya, namun saya meminta agar pihak rumah sakit, Mitra Sejati, melakukan konferensi pers untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi," ungkap Rico saat diwawancarai di Balai Kota Medan, Selasa (4/3/2025).
Rico berharap agar rumah sakit yang terlibat dapat mengeluarkan pernyataan resmi terkait situasi yang sebenarnya.
Baca Juga:
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Sumatera Utara (Sumut), Faisal Hasrimy, juga menyatakan bahwa masalah tersebut sudah dilaporkan ke Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI).
Pihaknya masih mendalami apakah ada pelanggaran etika profesi dalam pemberian pelayanan medis kepada JS, dan jika terbukti ada pelanggaran, sanksi akan diberikan.
Sementara itu, dari pihak rumah sakit, Kepala Hukum RSU Mitra Sejati, Erwinsyah Lubis, mengungkapkan bahwa masalah antara pihak rumah sakit dan keluarga JS telah diselesaikan melalui jalur perdamaian.
"Sudah berdamai kedua belah pihak," ujar Erwinsyah, meskipun ia enggan menjelaskan lebih lanjut mengenai kejadian yang sebenarnya.
Menurut pengakuan kuasa hukum JS, Hans Benny Silalahi, kejadian ini berawal ketika JS datang ke RSU Mitra Sejati pada Minggu (23/2/2025) untuk mengobati jari telunjuk kaki kanan yang terluka akibat tertusuk paku.
Setelah pemeriksaan, dokter menyarankan agar JS dirawat inap untuk menjalani operasi pada jari-jari kaki yang terluka.
Pada keesokan harinya, suami JS menandatangani dua dokumen persetujuan, yaitu untuk pembiusan dan operasi jari kaki.
Namun, saat keluarga JS menunggu di luar ruang operasi, mereka terkejut mengetahui bahwa yang dioperasi bukan jari kaki, melainkan kaki kanan JS yang diamputasi hingga bagian betis.
Hal ini memicu kebingungan dan rasa tidak terima dari keluarga, yang merasa bahwa amputasi tersebut dilakukan tanpa persetujuan mereka.
Tidak terima dengan kejadian tersebut, suami JS kemudian melaporkan peristiwa ini ke Polda Sumut, dan kuasa hukum JS berharap agar kliennya mendapatkan keadilan atas kejadian ini.
Hans Benny Silalahi menambahkan bahwa mereka berencana untuk melaporkan masalah ini ke Mabes Polri, Kementerian Kesehatan, dan DPR RI untuk memastikan proses hukum berjalan dengan transparansi dan keadilan.
Peristiwa ini menjadi sorotan publik, mengingat dugaan kelalaian yang terjadi di rumah sakit serta dampak psikologis yang ditanggung oleh korban dan keluarga.
Kasus ini masih dalam penyelidikan lebih lanjut, sementara pihak keluarga berharap agar pihak yang bertanggung jawab dapat segera diproses secara hukum.
(km/p)
Ngawi Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono mendorong para petani untuk memanfaatkan fasilitas kredit alat dan mesin pertanian (a
Pertanian Agribisnis
TOBA Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Toba menunjukkan respon cepat dalam menangani kasus tindak pidana pelarian anak di bawa
Pemerintahan
MEDAN Tragedi jatuhnya pesawat Air India rute AhmedabadLondon menyisakan duka mendalam bagi dunia penerbangan. Dari 242 penumpang, hanya
Pariwisata
JAKARTA Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait akhirnya angkat bicara soal pro dan kontra seputar rumah subsidi
Pemerintahan
TERNATE Jaksa Agung ST Burhanuddin mengeluarkan peringatan keras kepada seluruh jajarannya di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota untu
Nasional
SUMBAR Gunung Marapi di Sumatera Barat kembali mengalami erupsi pada Rabu malam (18/6/2025) sekitar pukul 2009 WIB, memuntahkan abu vulkan
Peristiwa
LANGKAT Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) bersama WALHI, BPSKL Wilayah II, Dirjen Gakk
Pertanian Agribisnis
JAKARTA Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Perikanan (KPKP) tengah menggodok wacana penerapan su
Pemerintahan
JAKARTA Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mulai menyalurkan langsung tunjangan guru Aparatur Sipil Negara Daerah (ASND) melalui Anggaran Pend
Pemerintahan
BALIGE Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Toba bersama Forkopimda, TNI, Polri, dan Angkatan Muda Sisingamangaraja XII (AMS XII) menggelar upaca
Seni dan Budaya
