BI Proyeksikan The Fed Tahan Suku Bunga hingga Akhir 2026 Imbas Ketegangan Geopolitik Global
JAKARTA Bank Indonesia (BI) memproyeksikan ruang penurunan suku bunga acuan The Federal Reserve (The Fed) atau Fed Funds Rate (FFR) akan
EKONOMI
TERNATE –Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan perkembangan terbaru mengenai bencana banjir bandang yang melanda Kelurahan Rua, Kecamatan Pulau Ternate, Kota Ternate. Dalam laporan resmi yang dirilis pada Senin, 26 Agustus 2024, pukul 07.00 WIT, terungkap bahwa bencana tersebut telah menyebabkan 13 orang meninggal dunia.
Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, yang akrab disapa Aam, mengungkapkan informasi terkini mengenai situasi di lapangan. Selain korban meninggal, terdapat 9 orang yang mengalami luka-luka dan 6 orang lainnya masih dinyatakan hilang. “Data yang kami terima dari Posdalops hingga pagi ini menunjukkan 13 korban tewas. Selain itu, terdapat 9 orang yang terluka dan 6 orang masih hilang. Kami masih menunggu laporan lebih lanjut dari anggota keluarga yang mungkin belum melaporkan kehilangan,” jelas Aam.
Suharyanto, Kepala BNPB, saat ini telah berada di Kota Ternate untuk memastikan bahwa penanganan bencana dilakukan dengan optimal. Dalam upaya mempercepat respons, BNPB memberikan pendampingan kepada BPBD Kota Ternate untuk meningkatkan koordinasi dan efektivitas penanganan. Tim gabungan dari berbagai instansi juga telah dikerahkan untuk menangani situasi darurat dan memberikan bantuan kepada masyarakat terdampak.
Penanganan darurat masih terus dilakukan oleh BPBD Kota Ternate. Tim ini sedang melakukan pendataan lebih lanjut untuk mengidentifikasi jumlah korban dan penyintas. Pos pengungsian telah didirikan di dua lokasi utama: SMK Negeri 4 dan SD Negeri 66, Kota Ternate, untuk menampung warga yang kehilangan tempat tinggal.
Kerusakan yang terjadi akibat banjir bandang cukup signifikan, dengan laporan menyebutkan bahwa 25 rumah dan 1 musola mengalami kerusakan berat. BNPB bersama BPBD terus berupaya memberikan bantuan dan melakukan pemulihan di kawasan yang terdampak.
Aam juga menekankan pentingnya dukungan masyarakat dalam proses penanganan bencana ini. “Kami meminta bantuan masyarakat untuk terus memberikan informasi yang akurat dan mendukung tim kami dalam upaya penyelamatan dan pemulihan,” tambahnya.
Situasi di Kota Ternate masih terus dipantau, dan BNPB berkomitmen untuk menyediakan bantuan serta dukungan yang diperlukan hingga kondisi kembali normal. Bencana ini menunjukkan betapa pentingnya kesiapsiagaan dan respons cepat dalam menghadapi bencana alam untuk mengurangi dampak terhadap masyarakat.
(N/014)
JAKARTA Bank Indonesia (BI) memproyeksikan ruang penurunan suku bunga acuan The Federal Reserve (The Fed) atau Fed Funds Rate (FFR) akan
EKONOMI
JAKARTA Menteri Luar Negeri RI Sugiono menegaskan Indonesia menolak segala bentuk pungutan biaya atau tol bagi kapalkapal komersial y
INTERNASIONAL
KOTA PADANG Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) menargetkan sebanyak 82,9 juta anak Indonesia dapat menerima manfaat Program Ma
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa akademisi memiliki keb
POLITIK
MEDAN Pemerintah Kota (Pemko) Medan menerima penghargaan dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian atas kontribusi dalam misi
PEMERINTAHAN
MEDAN Penasehat hukum terdakwa Ngadinah, Bintang Panjaitan, menilai tuntutan satu tahun penjara yang diajukan Jaksa Penuntut Umum (JPU)
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Harga kebutuhan pokok bersubsidi di Kabupaten Batu Bara kembali menjadi sorotan tajam. Diduga akibat lemahnya penegakan hukum
EKONOMI
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap keberadaan shadow company atau perusahaan bayangan yang diduga dimiliki mantan pejabat Mah
HUKUM DAN KRIMINAL
BINJAI Kejaksaan Negeri Binjai melakukan penggeledahan di rumah salah satu tersangka kasus dugaan proyek fiktif di Dinas Ketahanan Panga
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pemerintah mengapresiasi langkah platform digital YouTube yang kini resmi mematuhi kebijakan batas usia minimum 16 tahun sebagai
PEMERINTAHAN