JAKARTA — Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan komitmennya dalam membongkar praktik kecurangan dan mafia beras meski mendapat intimidasi dari pihak-pihak yang disebutnya sebagai "orang-orang besar".
Amran menilai persoalan ini bukan sekadar urusan teknis tata niaga, melainkan menyangkut keadilan sosial dan ketahanan pangan nasional.
Dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (4/7/2025), Mentan mengungkapkan bahwa dirinya telah menerima peringatan untuk berhati-hati, menyusul langkah beraninya mengungkap kecurangan dalam distribusi dan perdagangan beras di Indonesia.
Baca Juga:
"Saya bilang ini perintah Bapak Presiden untuk selesaikan yang korupsi dan mafia diberesin. Saya bilang, siap Bapak Presiden, akhirnya kami tindak lanjuti," ujar Amran.
Pernyataan itu juga ditegaskan kembali saat puncak peringatan Hari Krida Pertanian (HKP) ke-53 pada Senin (30/6).
Baca Juga:
Dalam kesempatan itu, Amran menyatakan dirinya tidak gentar menghadapi tekanan dari pihak tertentu demi membela hak petani dan masyarakat kecil.
"Kami tidak peduli yang penting kami di posisi membela rakyat Indonesia, membela petani Indonesia. Kami siap segala risiko," tegasnya.
Amran bahkan menceritakan pengalaman masa kecilnya yang pernah makan beras dicampur pisang karena harga beras yang terlalu mahal.
Menurutnya, pengalaman itu menjadi motivasi agar masyarakat tak lagi mengalami hal serupa.
"Kami pernah merasakan. Kami tidak ingin terulang hal yang tidak baik untuk saudara-saudara kita seluruh Indonesia," tambahnya.
Kementerian Pertanian bersama Badan Pangan Nasional (Bapanas), Satgas Pangan, Kepolisian, dan Kejaksaan telah melakukan investigasi menyeluruh atas dugaan praktik kecurangan beras.
Dari hasil uji terhadap 136 merek beras premium, ditemukan:
- 85,56 persen tidak sesuai mutu ketentuan,
- 59,78 persen tidak sesuai harga eceran tertinggi (HET),
- 21,66 persen tidak sesuai berat kemasan.
Sedangkan dari 76 sampel merek beras medium, ditemukan:
- 88,24 persen tidak sesuai mutu beras,
- 95,12 persen tidak sesuai HET,
- 9,38 persen tidak sesuai berat kemasan.
Total ada 212 merek yang terindikasi melakukan pelanggaran.
Mentan menyerahkan seluruh proses hukum kepada aparat penegak hukum dan menegaskan bahwa upaya ini adalah bagian dari mandat Presiden Prabowo Subianto untuk membenahi tata niaga pangan dan memberantas mafia hingga ke akar.
"Jiwa ragaku untuk Merah Putih. Kami tidak akan berhenti sebelum keadilan ditegakkan bagi rakyat dan petani," tutup Amran.*
(at/a008)
JAKARTA Gerakan Masyarakat dan Mahasiswa Pembela Tanah Air Indonesia (GEMMA PETA INDONESIA) menyampaikan ucapan selamat atas pelantikan Dr
Nasional
JAKARTA Suasana penuh kehangatan dan canda tawa menyelimuti konferensi pers jelang pembukaan Piala Presiden 2025 yang digelar di Jakarta,
Olahraga
LABURA Kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura) di Jalan Persaudaraan II No. 09, Aek Kanopan, Kecamatan
Peristiwa
BATU BARA Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang baru bergabung di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Labuhan Ruku mengikuti kegiatan
Pemerintahan
BATU BARA Kalapas Labuhan Ruku, Soetopo Berutu, memberikan pengarahan langsung kepada seluruh Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) terkait pen
Nasional
TAPSEL Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel) mencetak sejarah dengan menjadi daerah tercepat dalam membentuk Koperasi Merah Putih (KMP) di se
Pemerintahan
JAKARTA Mantan Menteri Perdagangan, Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong, mengaku kecewa atas tuntutan 7 tahun penjara yang diajukan ja
Nasional
JAKARTA Arus lalu lintas di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, pada Jumat malam terpantau ramai lancar. Meski volume kendaraan padat sei
Nasional
JAKARTA Kabar duka datang dari dunia penegakan hukum Indonesia. Mantan Jaksa Agung Republik Indonesia, Abdul Rahman Saleh, meninggal dunia
Sosok
MEDAN Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati), Wakajati hingga sejumlah Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) di Sumatera Utara (Sumut) diganti. Berik
Pemerintahan