JAKARTA -Ketua DPR Puan Maharani angkat bicara terkait sikap Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengenai proses legislasi revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI).
Sebelumnya, revisi UU TNI pernah mendapat penolakan tegas dari Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, yang menentang perubahan terkait usia pensiun perwira dalam RUU tersebut.
Baca Juga:
Puan menjelaskan bahwa meskipun PDIP memiliki sejarah penolakan terhadap revisi tersebut, kini PDIP memimpin Panitia Kerja (Panja) RUU TNI di DPR.
Baca Juga:
"Ya itu kan sebelum kita bahas bersama," ujar Puan kepada wartawan di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (17/3/2025).
Puan menegaskan bahwa Panja RUU TNI di Komisi I DPR sudah melakukan sosialisasi dan menyampaikan proses legislasi ini kepada publik.
Ia juga mengingatkan masyarakat untuk memeriksa kembali perubahan dalam draf revisi RUU TNI sebelum nantinya diputuskan.
"Silakan dilihat hasil panjanya. Tadi kan teman-teman juga sudah mendapatkan hasil dari panjanya yang akan kita putuskan bersama," tambah Puan.
Ketua DPR ini juga menegaskan bahwa kehadiran PDIP dalam pembahasan RUU TNI bukan untuk menghalangi, melainkan untuk memastikan produk legislasi tersebut sesuai dengan apa yang dianggap tepat oleh partainya.
"Kehadiran PDIP justru untuk meluruskan jika ada hal-hal yang tidak sesuai," kata Puan.
Sementara itu, sebelumnya, Megawati Soekarnoputri dengan tegas menolak revisi UU TNI, khususnya mengenai usia pensiun perwira yang diatur dalam RUU tersebut.
Megawati menyatakan bahwa revisi tersebut bertentangan dengan Tap MPR Nomor VI/MPR/2020 yang mengatur pemisahan antara TNI dan Polri.
"Loh kok sekarang disetarakan, saya nggak ngerti maksudnya," ungkap Megawati dalam sebuah kesempatan.
Megawati menilai bahwa pemisahan antara TNI dan Polri harus dijalankan sesuai dengan ketentuan TAP MPR dan menyayangkan jika hal tersebut kini diubah dalam pembahasan revisi UU TNI.
(dc/a)
BANDA ACEH Puluhan massa yang tergabung dalam gerakan Rakyat Aceh Menggugat menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Gubernur Aceh, Se
Pemerintahan
MEDAN Sebuah ruko kosong di Jalan Karya Jaya, Kelurahan Pangkalan Mansur, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, digeruduk warga setelah dik
Hukum dan Kriminal
MEDAN Sosok Nikson Nababan dinilai sangat mumpuni untuk memimpin DPD PDIP Sumatera Utara (Sumut) selama lima tahun ke depan. Dengan lata
Politik
MEDAN Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Medan menilai Peraturan Daerah (Perda) Kota Medan No. 3 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KT
Pemerintahan
MEDAN Sebuah video yang menampilkan mobil dinas bertuliskan Propam Tapanuli Selatan viral di media sosial usai dituding terlibat dalam
Peristiwa
KUANTAN SINGINGI Tradisi pacu jalur yang merupakan warisan budaya khas dari Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, kembali menjadi s
Seni dan Budaya
JAKARTA Rapat dengar pendapat antara Komisi V DPR RI dengan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas), BMKG, dan sejumlah mitra
Nasional
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Budi Gunawan angkat bicara terkait putusan Mahkamah Kon
Politik
RIO DE JANEIRO Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa kekuatan ekonomi negaranegara BRICS kini telah
Pemerintahan
INGGRIS Manchester United dikabarkan tengah mengalihkan fokus perekrutan striker mereka pada bintang Aston Villa, Ollie Watkins, setelah ga
Olahraga