Butuh Modal Usaha? KUR Mandiri 2026 Dibuka, Pinjaman Rp100 Juta Cicilan Mulai Rp2,1 Juta per Bulan
JAKARTA Bank Mandiri kembali membuka program Kredit Usaha Rakyat (KUR) 2026 sebagai salah satu solusi pembiayaan bagi pelaku Usaha Mikro
EKONOMI
BANDUNG – Rapat paripurna DPRD Jawa Barat pada Jumat, 16 Mei 2025, mendadak memanas setelah seluruh anggota Fraksi PDI Perjuangan melakukan aksi walk out dari ruang sidang.
Aksi ini dipicu pernyataan kontroversial Gubernur Dedi Mulyadi dalam forum Musrenbang di Cirebon pada 7 Mei lalu yang dinilai merendahkan martabat DPRD.
Anggota Fraksi PDIP Memo Hermawan menyatakan bahwa pihaknya sakit hati dan kecewa atas pidato Gubernur yang terkesan mendiskreditkan lembaga legislatif.
"Kami merasa prihatin DPRD direndahkan dan dilecehkan. Ini bukan sekadar pembelaan terhadap fraksi, tapi terhadap institusi DPRD sebagai representasi rakyat Jawa Barat," tegas Memo.
Memo yang juga Ketua Fraksi PDIP di DPRD Jabar itu langsung menginstruksikan seluruh anggotanya untuk meninggalkan ruang sidang sebelum rapat berlanjut.
Aksi tersebut turut diikuti Wakil Ketua DPRD dari PDIP, Ono Surono, serta seluruh anggota fraksi.
Sebelumnya, anggota Fraksi PDIP Doni Maradona Hutabarat menyampaikan interupsi dan mempertanyakan etika Gubernur dalam menyampaikan pernyataan di forum publik.
"Saya menilai Gubernur Dedi Mulyadi telah mendiskreditkan DPRD dan tidak membuka ruang dialog dengan kami. Kalau memang DPRD dianggap tidak dibutuhkan, maka tak usah bahas Raperda," ucap Doni.
Aksi walk out dilakukan di tengah agenda pembahasan sejumlah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), termasuk soal pelaksanaan usaha pertambangan dan administrasi kependudukan.
Rapat tetap dilanjutkan oleh pimpinan dewan, namun tanpa kehadiran Fraksi PDIP.
Memo Hermawan menegaskan bahwa hubungan antara legislatif dan eksekutif di Jawa Barat sudah tidak harmonis dalam beberapa waktu terakhir.
Ia mendorong Gubernur Dedi Mulyadi untuk segera memberikan klarifikasi secara langsung di hadapan sidang DPRD.
"Hubungan ini harus diperbaiki. Gubernur tidak bisa jalan sendiri tanpa melibatkan DPRD. Kita sama-sama wakil rakyat, maka harus ada saling menghargai," ujar Memo.
Fraksi PDIP juga mempertimbangkan untuk menggunakan hak interpelasi sebagai langkah lanjutan jika klarifikasi tidak segera diberikan.
Memo Hermawan adalah tokoh senior PDIP asal Garut.
Ia pernah menjabat sebagai Bupati Garut menggantikan Agus Supriadi yang ditahan KPK.
Kini, Memo menjabat Ketua Fraksi PDIP di DPRD Jawa Barat, mewakili Dapil Garut.
Aksinya yang memimpin walk out mendapat perhatian publik karena dianggap mencerminkan ketegasan dalam menjaga marwah institusi legislatif.
"Kami Fraksi PDI-P walk out demi kehormatan DPRD, bukan demi fraksi," pungkas Memo.*
(tm/a008)
JAKARTA Bank Mandiri kembali membuka program Kredit Usaha Rakyat (KUR) 2026 sebagai salah satu solusi pembiayaan bagi pelaku Usaha Mikro
EKONOMI
OlehHerman DirgantaraOur Government is the potent, the omnipresent teacher. For good or for ill, it teaches the whole people by its exampl
OPINI
JAKARTA Timnas Inggris akan menghadapi Norwegia pada babak perempat final Piala Dunia 2026. Pertandingan dijadwalkan berlangsung di Stad
OLAHRAGA
JAKARTA Penetapan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah sebagai tersangka dinilai menjadi bukti bah
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera mempercepat pembangunan hunian tetap (H
NASIONAL
PANGKALPINANG Polemik mengenai pemindahan tin slag atau limbah hasil peleburan timah dari gudang PT Bangka Tin Industri (BTI) di Kawasan
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Kejaksaan Negeri (Kejari) Medan terus mendalami dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan belanja barang dan jasa yang bersum
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman memastikan pihaknya akan melakukan pengawasan langsung terhadap proses penyidikan tiga kas
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto menginginkan seluruh aparat penegak hukum tet
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Polri menetapkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampid
HUKUM DAN KRIMINAL