Ijazah Jokowi Disandingkan dengan Hitler's Diaries, Rismon: Bisa Dibuktikan Lewat Forensik Digital

JAKARTA – Pemerhati hukum dan publik, Rismon Sianipar, kembali menyoroti polemik terkait keaslian ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi).

Dalam acara Rakyat Bersuara yang ditayangkan iNews TV pada Rabu (30/7/2025), Rismon menekankan pentingnya peran teknologi forensik digital dalam mengungkap keaslian sebuah dokumen, khususnya dalam kasus yang menjadi perhatian publik.

Rismon menyebutkan bahwa di dunia internasional, terdapat sejumlah kasus besar terkait dokumen palsu yang berhasil terungkap melalui analisis digital forensik.

Salah satu yang paling dikenal luas adalah kasus buku harian yang diklaim milik Adolf Hitler, namun kemudian terbukti palsu setelah dianalisis secara ilmiah.

"Kasus seperti Hitler's Diaries itu jadi contoh kuat bagaimana dokumen analog pun bisa dibuktikan keasliannya dengan teknologi forensik digital," ujarnya.

Lebih lanjut, ia menyinggung dokumen Kilian, sebuah kasus pemalsuan dokumen penting yang sebelumnya diklaim dibuat dengan mesin ketik tahun 1970-an.

Namun, hasil analisis menunjukkan bahwa dokumen tersebut justru menggunakan font modern yang hanya tersedia di perangkat lunak pengolah kata sejak 2003.

Menurut Rismon, temuan ini memiliki kemiripan dengan lembar pengesahan skripsi Presiden Jokowi yang menjadi perdebatan.

"Lembar pengesahan skripsi Pak Jokowi diklaim diketik dengan mesin ketik zaman dulu, tapi secara visual dan teknis, sangat mungkin dianalisis apakah benar demikian. Kalau di dunia internasional bisa dilakukan, mengapa tidak di sini?" tegasnya.

Ia juga menyoroti sikap sejumlah pihak yang dinilainya belum secara terbuka menampilkan dokumen asli ijazah Presiden Jokowi kepada publik.

Menurut Rismon, hal tersebut menjadi salah satu alasan mengapa polemik ini terus bergulir tanpa titik temu.

"Selama dokumen aslinya tidak pernah ditampilkan secara transparan kepada publik, wajar jika muncul pertanyaan-pertanyaan. Bahkan pihak kepolisian pun sejauh ini hanya menunjukkan salinan, bukan dokumen asli," tambahnya.

Meski demikian, Rismon tetap menekankan bahwa penyelesaian polemik ini harus dilakukan secara objektif, ilmiah, dan sesuai prosedur hukum yang berlaku agar tidak menimbulkan kegaduhan atau spekulasi di tengah masyarakat.*

(oz/a008)