Romi Klaim 99% Pejabat Korup! Nasibnya Ditentukan 5 Faktor Ini

JAKARTA – Politikus seniorPartai Persatuan Pembangunan (PPP), Muhammad Romahurmuziy alias Romi, melontarkan pernyataan tajam dan kontroversial soal sistem hukum dan penegakan keadilan di Indonesia.

Berbicara dari pengalaman pribadinya yang pernah terseret kasus hukum, Romi menyebut bahwa penjara bukanlah cerminan kesalahan, melainkan keniscayaan bagi politisi papan atas dalam kontestasi kekuasaan.

"Hukum dan penjara itu adalah alat untuk melakukan pengekangan terhadap pertarungan politik," ujar Romi dalam wawancara di kanal YouTube Hendri Satrio, yang tayang pada 23 September 2025.

Baca Juga:

• Keji! Janji Ringankan Hukuman, Oknum Polisi Lecehkan Tahanan Wanita

Pernyataan ini jelas bertolak belakang dengan pandangan resmi lembaga penegak hukum, yang menegaskan bahwa pemberantasan korupsi di Indonesia dilandasi oleh bukti dan asas keadilan.

Dalam diskusi tersebut, Romi mengklaim bahwa 99 persen pejabat di Indonesia terlibat korupsi.

Menurutnya, perbedaan nasib antar pejabat bukan soal siapa yang korup atau tidak, tetapi lebih ditentukan oleh lima faktor non-hukum:

- Besar kecilnya uang yang dikorupsi

- Modus operandinya

- Apakah perbuatannya ketahuan atau tidak

- Kemampuan pembuktian di pengadilan

- Banyak atau tidaknya amal dan sedekah sosial

"Korupsi itu kejahatan yang secara inheren hanya bisa dilakukan oleh mereka yang ada dalam lingkaran kekuasaan," tambah Romi, yang sempat mendekam di penjara dalam kasus suap jual beli jabatan di Kementerian Agama.

Dalam pandangannya, tidak semua pejabat yang masuk penjara bisa disebut bersalah, dan sebaliknya, banyak pejabat yang sebenarnya bersalah namun tidak pernah tersentuh hukum.

"Yang masuk penjara bisa jadi kalah dalam peta politik. Yang lolos, bisa jadi menang di luar persidangan," sindir Romi.

Pernyataan Romi menuai berbagai tanggapan di ruang publik.

Sebagian menganggapnya sebagai bentuk refleksi jujur dari praktik politik kekuasaan di balik layar hukum, sementara lainnya menilai ucapannya sebagai upaya membenarkan kesalahan pribadi dan menormalisasi korupsi.

Meski demikian, pernyataan Romi menjadi potret keras realitas politik Indonesia yang kerap mempertemukan jalur hukum dan kepentingan kekuasaan dalam ruang yang sama.*

(gl/a008)

Keji! Janji Ringankan Hukuman, Oknum Polisi Lecehkan Tahanan Wanita

TSI Tegas Bantah Terlibat Skandal Tipikor Kebun Binatang Bandung

Polsek Sibolga Sambas Tangkap 2 Pelaku Pencurian Solar di Kantor PT Pelindo, Kerugian Capai Rp33 Juta

Tuntutan 9 Tahun Kasus Narkoba Dinilai Sarat Rekayasa, Kuasa Hukum: Jaksa Kehilangan Nurani

Dua Mahasiswa Penyekap Polisi saat Demo Hari Buruh di Semarang Dituntut Hukuman 2 Bulan 10 Hari

Lindungi Anak dari Kekerasan Seksual, Pemkab Simalungun Gencarkan Sosialisasi Pencegahan dan Edukasi Masyarakat