Habiburokhman: Jangan Jadikan Bencana Sumatera sebagai Alat Politik Melawan Zulhas

Namun, menurut penelusuran dokumen hukum negara, kebijakan itu lebih bersifat administratif terkait perubahan peruntukan kawasan hutan yang sudah berubah menjadi permukiman dan aktivitas masyarakat, khususnya di Provinsi Riau.

Meskipun ada kritik terhadap kebijakan ini, dokumen tersebut tidak mengindikasikan adanya izin baru untuk membuka hutan lindung untuk perkebunan sawit.

Di sisi lain, Habiburokhman menekankan bahwa penting untuk melihat persoalan ini dari sudut pandang hukum yang objektif.

"Penyelesaian masalah lingkungan ini harus dilakukan berdasarkan fakta dan hukum, bukan berdasarkan asumsi politik atau mencari siapa yang harus disalahkan," katanya.

Habiburokhman juga mengingatkan bahwa dalam dinamika politik menjelang 2026, penting bagi para politisi untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan politik dan kemanusiaan.

"Ini soal rakyat, bukan soal mencari siapa yang salah. Mencari siapa yang salah tidak akan menyelesaikan masalah bencana yang ada," pungkasnya.*

(d/dh)

Zulhas Berani Tanggung Jawab atas Kebijakan Kehutanan Era SBY, Tak Takut Dikecam

Polri Tetap di Bawah Presiden, Habiburokhman Tegaskan Isu Kampanye Prabowo Salah Kaprah

Habiburokhman Tegaskan Polri Tetap di Bawah Presiden Prabowo

Ketua Komisi III DPR Klarifikasi Pasal Kontroversial RKUHAP: “Banyak Berita Tidak Tepat”

Ketua Komisi III DPR RI Sebut Roy Suryo Cs Korban KUHAP Orde Baru, Penahanan Bisa Dihentikan dengan KUHAP Baru

DPR Klarifikasi Isu RKUHAP: Polisi Tak Bisa Menyadap dan Menyita Tanpa Izin Hakim