Habiburokhman: Jangan Jadikan Bencana Sumatera sebagai Alat Politik Melawan Zulhas

JAKARTA, – Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menanggapi isu yang mengaitkan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) dengan bencana banjir dan longsor yang melanda Sumatera.

Dalam pandangannya, menghubungkan kerusakan alam yang terjadi di beberapa wilayah di Sumatera dengan kebijakan Zulhas semasa menjabat Menteri Kehutanan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) adalah hal yang "agak lucu".

Hal ini disampaikan Habiburokhman saat diskusi Total Politik bertema "Gejolak Jelang 2026: Dampak Politik Pisau Hukum Prabowo", yang digelar di ASA Menteng, Jakarta Pusat, pada Sabtu (6/12/2025).

Baca Juga:

• Zulhas Berani Tanggung Jawab atas Kebijakan Kehutanan Era SBY, Tak Takut Dikecam

Habiburokhman menilai, pengaitannya dengan Zulhas terkait bencana alam seperti banjir dan longsor merupakan langkah yang tidak tepat dan cenderung bersifat politis.

"Zulhas itu hanya lima tahun menjadi Menteri Kehutanan pada era SBY. Kerusakan kawasan hutan itu sudah terjadi jauh sebelumnya. Jadi, kalau ada yang mengaitkan hal ini dengan Pak Zulhas, saya rasa itu agak lucu," ujar Habiburokhman.

Habiburokhman menjelaskan bahwa proses pengusutan tindak pidana ekologi terkait kerusakan alam memang membutuhkan waktu yang sangat panjang. Sebagai contoh, katanya, pengusutan kasus kerusakan lingkungan bisa memakan waktu hingga belasan tahun karena dampaknya yang sangat luas.

Menurut Habiburokhman, yang harus dilakukan saat ini bukanlah mencari siapa yang harus disalahkan, melainkan mencari solusi untuk memperbaiki masalah.

"Jika kita hanya fokus pada mencari siapa yang salah, maka permasalahan ini tidak akan pernah selesai. Kita harus mencari apa yang salah dan memperbaikinya bersama-sama," tegasnya.

Lebih lanjut, Habiburokhman menambahkan bahwa mengaitkan kerusakan alam dengan tokoh tertentu, apalagi dengan motif politik, tidak akan menyelesaikan masalah dan justru memperburuk situasi.

"Kalau orientasinya politik, maka yang muncul adalah tudingan semata. Tetapi, kalau orientasinya kemanusiaan, kita akan mencari solusi konkret bersama," katanya.

Pernyataan Habiburokhman tersebut merujuk pada kontroversi yang sempat mencuat mengenai kebijakan Pelepasan 1,6 juta hektare kawasan hutan yang dilakukan oleh Zulhas pada masa jabatannya sebagai Menteri Kehutanan.

Dalam kebijakan tersebut, Zulhas menandatangani SK Menhut No. 673/Menhut-II/2014 yang menyetujui perubahan fungsi kawasan hutan untuk pembangunan.

Namun, menurut penelusuran dokumen hukum negara, kebijakan itu lebih bersifat administratif terkait perubahan peruntukan kawasan hutan yang sudah berubah menjadi permukiman dan aktivitas masyarakat, khususnya di Provinsi Riau.

Meskipun ada kritik terhadap kebijakan ini, dokumen tersebut tidak mengindikasikan adanya izin baru untuk membuka hutan lindung untuk perkebunan sawit.

Di sisi lain, Habiburokhman menekankan bahwa penting untuk melihat persoalan ini dari sudut pandang hukum yang objektif.

"Penyelesaian masalah lingkungan ini harus dilakukan berdasarkan fakta dan hukum, bukan berdasarkan asumsi politik atau mencari siapa yang harus disalahkan," katanya.

Habiburokhman juga mengingatkan bahwa dalam dinamika politik menjelang 2026, penting bagi para politisi untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan politik dan kemanusiaan.

"Ini soal rakyat, bukan soal mencari siapa yang salah. Mencari siapa yang salah tidak akan menyelesaikan masalah bencana yang ada," pungkasnya.*

(d/dh)

Zulhas Berani Tanggung Jawab atas Kebijakan Kehutanan Era SBY, Tak Takut Dikecam

Polri Tetap di Bawah Presiden, Habiburokhman Tegaskan Isu Kampanye Prabowo Salah Kaprah

Habiburokhman Tegaskan Polri Tetap di Bawah Presiden Prabowo

Ketua Komisi III DPR Klarifikasi Pasal Kontroversial RKUHAP: “Banyak Berita Tidak Tepat”

Ketua Komisi III DPR RI Sebut Roy Suryo Cs Korban KUHAP Orde Baru, Penahanan Bisa Dihentikan dengan KUHAP Baru

DPR Klarifikasi Isu RKUHAP: Polisi Tak Bisa Menyadap dan Menyita Tanpa Izin Hakim