Jokowi Tegaskan Alasan Tidak Tunjukkan Ijazah: Ada Agenda Politik dan Orang Besar, Gampang Ditebak!

SOLO — Mantan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) kembali menegaskan alasan dirinya tidak memperlihatkan ijazahnya ke publik.

Pernyataan ini disampaikan Jokowi dalam wawancara eksklusif bersama Kompas TV, yang ditayangkan pada Selasa, 9 Desember 2025, di kediamannya di Solo, Jawa Tengah.

Jokowi menekankan tuduhan ijazah palsu yang diarahkan kepadanya sudah berlangsung selama empat tahun, dan menganggap adanya agenda politik besar dan dukungan orang berpengaruh di balik kasus tersebut.

Baca Juga:

• Praktisi Hukum Kurnia Tri Royani Jadi Tersangka, Sebut Ada “Orang Berkuasa Besar” di Balik Kasus Ijazah Jokowi

"Yang menuduh itu yang harus membuktikan. Lebih baik pembuktian dilakukan di pengadilan agar terlihat proses hukumnya adil," ujar mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Menurut Jokowi, pihak yang membuatkan ijazahnya sudah menyatakan keasliannya, namun tetap muncul keraguan dari sebagian pihak.

Ia menilai hal ini bagian dari manuver politik yang menargetkan reputasinya.

"Saya pastikan iya, ada agenda besar dan orang besar," tegas Jokowi, tanpa menyebut secara spesifik siapa yang dimaksud.

"Saya kira gampang ditebak, tidak perlu saya sampaikan."

Kasus tuduhan ijazah palsu ini mulai menyeruak sejak empat tahun lalu.

Pada April 2025, Jokowi melaporkan dugaan pencemaran nama baik ke Polda Metro Jaya, setelah sejumlah pihak menuduh ijazahnya palsu.

Lima orang awal dilaporkan, yaitu Roy Suryo, Rismon Hasiholan Sianipar, Tifauzia Tiasumma, Eggy Sudjana, dan Kurnia Tri Royani.

Kemudian, delapan orang resmi ditetapkan sebagai tersangka pada 7 November 2025, termasuk Eggi Sudjana, Roy Suryo, dan Rismon Sianipar.

Polda Metro Jaya kini tengah mempersiapkan Gelar Perkara Khusus (GPK) untuk kasus ijazah palsu Jokowi.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto, mengatakan pelaksanaan GPK masih menunggu jadwal dari Bagian Pengawasan Penyidikan (Wassidik) Polda Metro Jaya.

Selain itu, penyidik juga akan memeriksa lima tersangka klaster pertama, termasuk Eggi Sudjana dan Kurnia Tri Rohyani, dalam waktu dekat.

Kuasa hukum Roy Suryo cs., Ahmad Khozinudin, juga menyampaikan permohonan gelar perkara khusus telah diajukan kembali sebagai upaya memastikan proses penyidikan berjalan transparan dan sesuai prosedur hukum.

Jokowi menegaskan isu ijazah dan tuduhan pemakzulan terhadap putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, terkait erat dengan pihak-pihak berkekuatan politik.

Mantan Wali Kota Solo itu menilai tuduhan yang berlarut-larut menunjukkan ada dukungan politik besar untuk menurunkan citranya di mata publik.

"Kalau nafasnya panjang, kalau nggak ada yang mem-back up, nggak mungkin," kata Jokowi, menekankan bahwa kasus ini bukan sekadar masalah pribadi, melainkan strategi politik terselubung.*

(tb/ad)

Praktisi Hukum Kurnia Tri Royani Jadi Tersangka, Sebut Ada “Orang Berkuasa Besar” di Balik Kasus Ijazah Jokowi

PN Solo Tegaskan Kewenangan, Ijazah Jokowi Bisa Diuji di Meja Hijau

Hasto Kristiyanto Soroti Politisasi Bantuan di Tengah Banjir dan Longsor Sumatera: Bencana Dijadikan Elektoral

Bahlil Usul Koalisi Permanen, Ganjar Pranowo Ingatkan: Mari Urus Bencana, Bantu Rakyat

Amnesti Hasto Dipersoalkan Johan Budi: ‘Presiden Jangan Gunakan Pisau Hukum Secara Politik’

Bahlil Lahadalia: Bagi Orang Seperti Saya yang Pernah Busung Lapar, Program MBG Sangat Mulia