Bareskrim Polri Selidiki Jaringan Jual Beli Emas Ilegal dengan Transaksi Capai Rp 25,9 Triliun
JAKARTA Bareskrim Polri tengah mendalami kasus jaringan jual beli emas hasil tambang ilegal yang beroperasi di wilayah Kalimantan Barat
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN – Penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD Partai Golongan Karya (Golkar) Sumatera Utara menuai protes dari sejumlah pengurus partai.
Dewan Pertimbangan DPD Golkar Sumut, Muhyan Tambuse, mengaku heran dengan penunjukan Ahmad Doli Kurnia Tandjung sebagai Plt Ketua DPD Golkar Sumut yang diumumkan tanpa koordinasi dengan Sekretariat DPD Golkar Sumut, Kamis (18/12/2025).
"Kita bertanya juga kenapa tiba-tiba penunjukan Plt, padahal belum diterima oleh Sekretariat DPD Golkar Sumut. SK Plt itu juga kita kaget kenapa tiba-tiba keluar," ujar Muhyan.Baca Juga:
Muhyan menegaskan, sebelumnya telah ada pemberitahuan bahwa penunjukan Plt tidak dapat dilakukan jika jadwal Musyawarah Daerah (Musda) belum ditetapkan.
Ia menduga penunjukan ini didorong oleh kepentingan pihak tertentu di Sumatera Utara dan berpotensi menggagalkan proses Musda Golkar Sumut.
"Plt ini juga kita mengira untuk menggagalkan proses Musda Golkar Sumut," tambah Muhyan.
Lebih lanjut, Muhyan meminta DPP Golkar meninjau kembali penunjukan Plt tersebut.
Ia menekankan pentingnya mempertimbangkan hasil Pemilu sebelumnya dan memastikan Plt tidak diintervensi oleh kekuatan yang bertujuan untuk kepentingan individu tertentu.
Selain itu, Muhyan menyoroti peran besar mantan Ketua DPD Golkar Sumut, Musa Rajekshah atau Ijeck, dalam membesarkan partai di wilayah tersebut.
Menurutnya, kepemimpinan Ijeck telah membawa Golkar Sumut mencapai pencapaian tertinggi dalam Pemilu, baik dari segi suara maupun jumlah kader yang berhasil menembus legislatif.
"Sudah banyak dilakukan oleh Ijeck untuk membesarkan Golkar di Sumut. Bukan hanya ide dan gagasan, tapi juga kontribusi finansialnya yang besar demi kesuksesan partai," ujar Muhyan.
Dengan kondisi ini, masa depan Golkar Sumut dianggap krusial, terutama dalam menjaga kestabilan internal partai menjelang Musda yang akan datang.*
(d/ad)
JAKARTA Bareskrim Polri tengah mendalami kasus jaringan jual beli emas hasil tambang ilegal yang beroperasi di wilayah Kalimantan Barat
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Utara (Sumut) melakukan pemeriksaan terhadap Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Karo, Danke Rajag
HUKUM DAN KRIMINAL
KUPANG Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Emanuel Melkiades Laka Lena, menyampaikan pesan penting kepada 464 wisudawan Universitas Kris
PEMERINTAHAN
BANDA ACEH Kapolda Aceh, Irjen Pol. Drs. Marzuki Ali Basyah, M.M., memimpin kegiatan Pakta Integritas dan Pengambilan Sumpah Penerimaan
NASIONAL
SEMARANG Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Yassierli, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sebuah perusahaan di Kabupaten Semarang pa
NASIONAL
JAKARTA Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS), Dimas Bagus Arya, mengungkapkan bahwa terdapat 16 orang ya
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Analis Kebijakan Publik, Said Didu, berpendapat bahwa perang yang sedang berlangsung di Timur Tengah (Timteng) lebih banyak membaw
NASIONAL
JAKARTA Duka mendalam menyelimuti jajaran Tentara Nasional Indonesia (TNI) atas gugurnya tiga prajurit yang tergabung dalam Satgas UNIFI
SOSOK
JAKARTA Pemerintah melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, memastikan bahwa harga bahan bakar minyak (B
EKONOMI
MEDAN Kasus pencemaran nama baik yang melibatkan Roy Suryo dan Dokter Tifa terkait tuduhan ijazah Presiden ke7 Jokowi terus berkembang.
HUKUM DAN KRIMINAL