KPK Ungkap Dugaan Eks Menag Yaqut Coba Suap Pansus Haji DPR USD 1 Juta Tapi Ditolak
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap dugaan upaya mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas untuk membungkam Pansus Haji
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA – Polemik kasus dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo kembali memanas.
Pengacara Roy Suryo, Ahmad Khozinudin, menuding dua tersangka klaster pertama, Eggi Sudjana dan Damai Hari Lubis, telah berkhianat terhadap perjuangan bersama setelah mendapatkan surat perintah penghentian penyidikan (SP-3).
Khozinudin menyebut langkah keduanya sebagai upaya memecah belah perjuangan Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA).Baca Juga:
Menurut Khozinudin, Eggi dan Damai secara sepihak melakukan kunjungan ke kediaman Presiden Joko Widodo di Solo atas nama TPUA tanpa persetujuan anggota lain.
Kunjungan ini menjadi titik balik status hukum mereka, yang berujung pada pencabutan status tersangka melalui SP-3.
"Predikat pengkhianat atas DRL dan ES bukan disebabkan pernyataan kami, tapi karena pilihan mereka berkunjung ke Solo atas nama TPUA tanpa persetujuan anggota lain," ujar Khozinudin, Senin (26/1/2026).
Khozinudin menambahkan, tindakan Eggi dan Damai berdampak langsung terhadap tiga tersangka lain di klaster yang sama, yakni Rustam Effendi, Kurnia Tri Royani, dan Rizal Fadillah. Ketiganya disebut dipecat dari TPUA setelah Eggi dan Damai mendapatkan SP-3.
Lebih lanjut, Khozinudin menilai bahwa restorative justice yang ditempuh Eggi dan Damai sebagai cara memecah belah perjuangan, sementara Roy Suryo dan rekan-rekannya tetap menghadapi proses hukum hingga persidangan.
Menurutnya, ancaman pidana di atas lima tahun tidak seharusnya diselesaikan dengan mekanisme restorative justice.
Pasca pencabutan status tersangka, Eggi Sudjana dan Damai Hari Lubis melaporkan Khozinudin atas dugaan pencemaran nama baik.
Laporan diterima Polda Metro Jaya pada Minggu (25/1/2026) malam.
"Pelapor merasa nama baiknya dicemarkan oleh pernyataan terlapor yang disampaikan di media," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto.
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap dugaan upaya mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas untuk membungkam Pansus Haji
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap adanya aliran biaya percepatan haji khusus pada kuota tambahan 2023 yang diduga me
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap dugaan fee percepatan ibadah haji khusus yang melibatkan mantan Menteri Agama (Men
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Bobby Nasution, mengungkapkan pemerintah pusat akan menambah anggaran penanganan pascabencana di
PEMERINTAHAN
MEDAN Di tengah masyarakat Batak, terdapat sebuah tradisi yang sarat makna penghormatan kepada orang tua, yaitu Manulangi. Ritual ini di
SENI DAN BUDAYA
TOBA Di tengah keindahan Danau Toba, terdapat kampung tua yang masih mempertahankan tata ruang tradisional masyarakat Batak Toba, salah
PARIWISATA
MEDAN Warga di Jalan Rela, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Medan Tembung digegerkan dengan penemuan mayat seorang perempuan bernama Maria
PERISTIWA
JAKARTA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menanggapi positif permintaan maaf yang disampaikan peneliti Rismon Sianipar kepada Presid
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pemerintah menyiapkan langkah konkret untuk menyelamatkan populasi gajah di Indonesia yang kian terdesak. Presiden Prabowo Subia
NASIONAL
JAKARTA Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) dibuka melemah pada perdagangan Jumat (13/3/2026), seiring mayoritas mat
EKONOMI