JAKARTA – Ketua Fraksi Gerindra di MPR, Habiburokhman, menanggapi sorotan PDIP terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang masuk dalam anggaran pendidikan dengan jawaban menohok.
Ia menyarankan agar anggota DPR PDIP, Adian Napitupulu, menantang Ketua Badan Anggaran DPR, Said Abdullah, yang juga kader PDIP, dalam debat soal anggaran.
"Daripada menantang debat Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, sebaiknya Adian Napitupulu menantang debat dahulu Ketua Badan Anggaran sekaligus rekan separtai beliau Buya Said Abdullah, atau lebih menarik kalau Adian berdebat dengan dirinya sendiri selaku anggota DPR yang turut menyetujui APBN," kata Habiburokhman, Rabu (4/3/2026).Baca Juga:
Habiburokhman menegaskan bahwa anggaran MBG telah disetujui dalam APBN 2025 dan 2026 oleh seluruh fraksi, termasuk PDIP.
Menurutnya, MBG merupakan program pro-rakyat kecil, menargetkan siswa sebagai penerima, dan tidak menghapus anggaran penting lain.
Sementara itu, PDIP melalui Adian Napitupulu dan MY Esti Wijayati menegaskan bahwa anggaran MBG memang bersumber dari anggaran pendidikan.
Adian mengutip Pasal 22 UU Nomor 17 Tahun 2025 dan Peraturan Presiden Nomor 118 Tahun 2024, yang menyebutkan alokasi untuk Badan Gizi Nasional sebesar Rp 223,5 triliun dari total anggaran pendidikan Rp 769 triliun.
"Kami menyampaikan fakta ini sebagai bentuk penghormatan terhadap konstitusi dan tata kelola negara yang transparan," kata Adian.
Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan bahwa dana MBG tidak mengganggu alokasi Kementerian Kesehatan maupun Kementerian Pendidikan.
Kepala BGN, Dadan Hindayana, menjelaskan bahwa anggaran untuk ibu hamil, ibu menyusui, anak balita, serta siswa dan santri masuk dalam rincian output fungsi kesehatan dan pendidikan, sehingga tidak mengurangi jatah kementerian terkait.
"Alokasi anggaran MBG di bidang pendidikan dan kesehatan tidak mengurangi pagu kementerian, yang justru meningkat dari tahun ke tahun," kata Dadan.
Program MBG menjadi sorotan publik karena besarnya alokasi dari anggaran pendidikan, namun pemerintah dan DPR menekankan bahwa langkah tersebut merupakan bagian dari efisiensi dan peningkatan kualitas layanan publik bagi anak-anak dan kelompok rentan.*
(d/dh)
JAKARTA Pemerintah Indonesia menargetkan capaian investasi hingga Rp 13.000 triliun dalam periode 20252029. Target besar tersebut dib
EKONOMI
BINJAI Pemuda asal Kota Binjai, Sumatera Utara, Ardiansyah, yang sebelumnya sempat ditahan oleh pihak imigrasi di Phnom Penh, Kamboja, a
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita logam mulia, valuta asing, hingga uang tunai senilai sekitar Rp 2 miliar dari hasil p
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan percepatan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) sebagai bagian dari str
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa harga BBM subsidi tidak akan mengalami kenaikan. Kebijakan tersebut diseb
EKONOMI
JAKARTA Kenaikan harga plastik mulai menjadi perhatian pemerintah, terutama bagi industri makanan dan minuman yang selama ini bergantung
EKONOMI
LUBUK PAKAM Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Deli Serdang menyepakati 17 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) untuk
PEMERINTAHAN
JAKARTA Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan bahwa pembahasan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold dalam revisi
POLITIK
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menerima sambungan telepon dari Perdana Menteri Australia Anthony Albanese pada Selasa (21/4/2026) sor
EKONOMI
JAKARTA Terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook, Ibrahim Arief (Ibam), mengaku heran atas tuntutan 15 tahun p
HUKUM DAN KRIMINAL
