JAKARTA – Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menanggapi pengakuan Bupati Pekalongan Fadia Arafiq yang menyebut dirinya tidak memahami hukum dan tata kelola pemerintahan karena berlatar belakang sebagai penyanyi dangdut.
Menurut Bima Arya, banyak kepala daerah di Indonesia yang tidak berasal dari latar belakang birokrasi. Namun, kata dia, sebagian besar tetap berupaya mempelajari tata kelola pemerintahan setelah menjabat.
"Banyak kepala daerah yang tidak berlatar belakang pemerintahan, tapi mau dan mampu untuk terus belajar," kata Bima Arya Sugiarto kepada wartawan, Kamis, 5 Maret 2026.Baca Juga:
Ia menambahkan, pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri selama ini rutin memberikan pembekalan kepada kepala daerah terkait tata kelola pemerintahan dan pencegahan korupsi.
Program tersebut dilakukan bekerja sama dengan sejumlah kementerian dan lembaga.
Meski demikian, Bima menilai praktik korupsi pada akhirnya bergantung pada integritas pribadi masing-masing pejabat daerah.
"Banyak kegiatan pembekalan dari Kemendagri dan kementerian lain. Banyak juga program-program pencegahan korupsi. Tapi semua kembali pada pribadi kepala daerah," ujarnya.
Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Fadia Arafiq sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait pengadaan jasa outsourcing dan sejumlah proyek lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan untuk tahun anggaran 2023–2026.
Dalam pemeriksaan intensif oleh penyidik, Fadia mengaku dirinya memiliki latar belakang sebagai musisi dangdut, bukan birokrat. Ia juga menyebut tidak memahami secara mendalam hukum dan tata kelola pemerintahan daerah.
Deputi Penindakan dan Eksekusi Komisi Pemberantasan Korupsi, Asep Guntur Rahayu, mengatakan pengakuan tersebut disampaikan Fadia saat proses pemeriksaan berlangsung di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.
Kasus ini menjadi sorotan publik karena melibatkan kepala daerah yang sebelumnya dikenal sebagai figur publik di dunia hiburan sebelum terjun ke politik.*
(k/dh)
MEDAN Warga Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara, menyampaikan keresahan atas meningkatnya angka kriminalitas di kawasan te
HUKUM DAN KRIMINAL
BATAM Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam menjatuhkan vonis 5 tahun penjara terhadap Fandi Ramadhan dalam kasus penyelundupan 1,9 ton
HUKUM DAN KRIMINAL
DENPASAR Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali kembali menegaskan peran strategisnya dalam pelayanan administrasi kewarganegaraan melalu
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Kapolda Aceh Irjen Pol. Drs. Marzuki Ali Basyah, M.M. memberikan arahan kepada seluruh personel Direktorat Pengamanan Objek V
NASIONAL
MEDAN Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumut mengambil langkah inovatif untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui Program Gebyar
PEMERINTAHAN
MEDAN Realisasi pendapatan daerah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) sepanjang tahun 2025 menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan t
PEMERINTAHAN
MEDAN Jaksa penuntut umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR)
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Aksi Bupati Nias Utara, Amizaro Waruwu, menjadi sorotan publik setelah ia bersujud di hadapan pejabat pemerintah pusat dalam forum
PEMERINTAHAN
MEDAN Masyarakat di kawasan Pelabuhan Belawan, Medan, Provinsi Sumatera Utara, tengah diliputi rasa resah setelah beredar kabar bahwa Polr
HUKUM DAN KRIMINAL
LAMPUNG TIMUR Kepolisian menangkap seorang pria berinisial DD (29) yang diduga menculik dan mencabuli seorang siswi sekolah dasar berusi
HUKUM DAN KRIMINAL
