PEMATANG SIANTAR – Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Siantar, Junaedi Sitanggang, tengah diterpa isu negatif terkait kinerja buruk yang diduga melanggar aturan.
Beberapa sumber internal Pemko Siantar mengungkapkan bahwa Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia (BKN-RI) berpotensi menjatuhkan sanksi berat kepada Junaedi, termasuk penurunan pangkat atau bahkan pemecatan dari jabatannya.
Namun, di sisi lain, Wali Kota Siantar Wesly Silalahi tampaknya tidak berani mengambil langkah tegas terkait permasalahan ini.Baca Juga:
Kabar yang dihimpun menyebutkan bahwa Junaedi diduga melakukan pelanggaran berat dengan mengeluarkan keputusan di luar kewenangannya.
Keputusan tersebut berkenaan dengan penundaan kenaikan gaji berkala selama setahun terhadap Hyida Yoanna Agustina Panggabean, seorang ASN di Dinas Kesehatan Pemko Siantar, yang menjabat sebagai Penata III/C.
Keputusan itu tertuang dalam surat bernomor: 001/100.3.3.3/055/I-2026, yang ditandatangani langsung oleh Junaedi pada 30 Januari 2026 dengan mengatasnamakan Wali Kota Siantar.
Namun, tak lama setelahnya, Junaedi membatalkan keputusan tersebut pada Februari 2026 dengan menerbitkan Surat Pembatalan Keputusan (Nomor: 001/00.3.3.3/090/II-2026).
Tindakan ini dianggap kontroversial, seolah-olah Junaedi menjilat ludahnya sendiri, yang diduga akibat adanya respons dari BKN-RI terkait keputusan yang sebelumnya dianggap melampaui kewenangannya sebagai Sekda.
Pihak BKN-RI bahkan memberikan saran kepada Wali Kota Siantar Wesly Silalahi untuk memberikan sanksi tegas terhadap Junaedi.
Beberapa sumber menyebutkan, langkah tersebut bisa berujung pada pencopotan Junaedi dari jabatan Sekda.
Namun, saat dikonfirmasi oleh wartawan, Junaedi Sitanggang enggan memberikan tanggapan terkait permasalahan ini.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan, Urat Simanjuntak, mengonfirmasi bahwa anggotanya, Hyida Yoanna Agustina Panggabean, memang sempat dijatuhi hukuman oleh Sekda Siantar, namun menolak memberikan komentar lebih lanjut.
ACEH TIMUR Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, bersama Menteri Sosial Saifullah Yusuf dan Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, men
PEMERINTAHAN
MEDAN Pulung Rinandoro mundur dari jabatan Dewan Komisaris (Dekom) PT Nusa Dua Propertindo (NDP). Berbagai spekulasi pun berkembang. Ada
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatra Utara, Bobby Nasution, memberikan respons terkait instruksi Presiden Prabowo Subianto yang meminta untuk menghema
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan, Rico Waas, memastikan stok bahan pokok di kota tersebut dalam keadaan aman jelang Hari Raya Idul Fitri 1447H. Per
EKONOMI
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Muhammad Bobby Afif Nasution, mengeluarkan Surat Edaran Nomor 700.1.2.3/2047/2026 pada 10 Maret 2
PEMERINTAHAN
JAKARTA Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menyatakan keyakinannya bahwa Indonesia dapat memberikan pengaruh signifikan terha
POLITIK
JAKARTA Ombudsman Republik Indonesia (RI) buka suara terkait penggeledahan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) di Gedung Ombud
PEMERINTAHAN
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan serangkaian penggeledahan di sejumlah lokasi yang melibatkan pejabat di Pemerintah K
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Edi Suheri menegaskan bahwa pihaknya akan mengusut tuntas kasus penyiraman air keras yang menimpa
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk menjaga disiplin fiskal dengan mempertahankan batas defisit Anggaran Pend
EKONOMI
