Bujukan Restorative Justice: Dr. Tifa Bocorkan Nama Dua Oknum yang Terlibat dalam Kasus Ijazah Palsu Jokowi

JAKARTA – Dokter Tifauzia Tyassuma, yang akrab disapa dr. Tifa, akhirnya angkat bicara mengenai bujukan yang diterimanya terkait dengan kasus tuduhan ijazah palsu Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Dalam wawancara dengan awak media, Tifa mengungkapkan bahwa dua orang dengan inisial AA dan FA, yang disebut berasal dari kubu Jokowi, telah mendekatinya dengan tawaran untuk mengajukan restorative justice (RJ).

Meskipun ditawari penyelesaian alternatif ini, dr. Tifa menegaskan bahwa dirinya tidak terpengaruh dan tetap fokus pada upayanya untuk mengungkap kebenaran dalam perkara yang ia tangani.

Baca Juga:

• Aiman Witjaksono Diperiksa Polisi Terkait Kasus Ijazah Palsu Jokowi

Ia juga menambahkan bahwa ia tetap meyakini bahwa ijazah yang dimiliki Presiden Jokowi adalah palsu dan akan terus memperjuangkan hasil penelitiannya.

"Memang ada permintaan atau bujukan untuk melakukan restorative justice, tapi saya tetap berfokus pada pokok perkara. Kami akan terus memperjuangkan agar kebenaran terungkap," ucap Tifa saat menjalani wajib lapor di Mapolda Metro Jaya, Kamis (2/4/2026).

Tifa menegaskan bahwa meskipun ada upaya untuk menggiring kasus ini ke jalur RJ, ia menuntut agar proses hukum berjalan dengan transparansi dan keadilan.

"Kami meminta kepada Polda Metro Jaya untuk segera mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) bagi semua tersangka dalam kasus ini," tambahnya.

Pernyataan ini semakin menghangatkan situasi hukum yang melibatkan Tifa, di mana ia menuding adanya maladministrasi dalam proses hukum yang berjalan.

Menurut Tifa, SP3 yang hanya diterbitkan untuk sebagian tersangka, sementara lainnya tetap dalam status penyidikan, menunjukkan adanya ketidakberesan dalam penanganan kasus.

Lebih jauh, pengacara Tifa, Abdullah Alkatiri, menyoroti aspek teknis dalam proses hukum ini, terutama terkait dengan penerbitan surat perintah penyidikan (sprindik) yang dinilai ganda, serta mekanisme penghentian penyidikan yang tidak tepat.

Abdullah berpendapat bahwa proses hukum seharusnya berjalan sesuai dengan due process of law dan tidak menyisakan keraguan bagi publik.

"Sesuai putusan Mahkamah Konstitusi, sprindik baru harus menggantikan sprindik lama, tidak boleh ada yang tumpang tindih. Semua langkah yang diambil harus sesuai prosedur dan tidak melanggar hak asasi tersangka," ujar Abdullah.

Menurutnya, jika laporan yang diajukan tidak dibatalkan secara keseluruhan, maka seluruh narasi dalam laporan tersebut seharusnya juga dicabut, bukan hanya sebagian.

Kesalahan prosedur sejak awal pelaporan ini, lanjut Abdullah, bisa menimbulkan polemik hukum yang berkepanjangan dan merugikan semua pihak.

Kasus ini semakin memanas dengan munculnya ketidakpastian terkait status hukum beberapa tersangka. Abdullah Alkatiri menegaskan pentingnya penegakan hukum yang adil dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar tidak memunculkan lebih banyak kontroversi di masa depan.*

(tm/dh)

Aiman Witjaksono Diperiksa Polisi Terkait Kasus Ijazah Palsu Jokowi

Rismon Sianipar Siap Berikan Kejutan Baru dalam Kasus Ijazah Palsu Jokowi, Ade Darmawan: Jangan Sampai Ada yang Pura-pura Gila

Rismon Sianipar Tanda Tangani Restoratif Justice, Siap Publikasi Penelitian Baru Soal Ijazah Jokowi

Dubes Iran Puji Jokowi: Sosok Pemimpin yang Sukses Bawa Kemajuan Bagi Indonesia

Pelapor Tegaskan Tak Ada RJ untuk Roy Suryo dan Dokter Tifa dalam Kasus Ijazah Palsu Jokowi: Saya Minta Mereka Ditahan!

Di Balik Isu Ijazah Jokowi: Ade Darmawan Dorong Rismon Bongkar Pendana Roy Suryo-Dokter Tifa