BPA Luncurkan BPA Fair 2026, Dorong Optimalisasi Lelang Aset Negara dengan Target Rp100 Miliar Lebih
JAKARTA Badan Pemulihan Aset (BPA) resmi meluncurkan BPA Fair 2026 sebagai langkah strategis untuk mengoptimalkan pemulihan aset negar
EKONOMI
JAKARTA – Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK) menilai polemik ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) telah berlangsung terlalu lama dan merugikan banyak pihak.
Hal itu disampaikan JK usai melaporkan Rismon Sianipar ke Bareskrim Polri, Rabu (8/4/2026). Laporan tersebut terkait tudingan bahwa dirinya mendanai Roy Suryo dan pihak lain dalam upaya mempersoalkan ijazah Jokowi.
"Saya datang untuk membuat laporan polisi. Saya melaporkan Saudara Rismon Sianipar karena pernyataannya merugikan saya," kata JK di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan.Baca Juga:
JK menegaskan tuduhan tersebut tidak benar dan menyebutnya sebagai bentuk fitnah serta pencemaran nama baik. Ia menilai informasi yang beredar luas itu tidak etis dan mencoreng reputasinya.
"Tidak mungkin saya melakukan hal itu. Pak Jokowi itu Presiden yang saya dampingi selama lima tahun," ujarnya.
Laporan JK telah teregister dengan nomor LP/B/135/IV/2026/SPKT/Bareskrim Polri. Rismon dilaporkan atas dugaan penyebaran berita bohong, fitnah, dan pencemaran nama baik sesuai ketentuan KUHP dan UU ITE.
Selain itu, JK mengaku tidak pernah mengenal maupun berkomunikasi dengan Rismon secara pribadi. Ia juga menyebut belum menerima klarifikasi ataupun permintaan maaf dari yang bersangkutan.
JK menilai polemik ijazah Jokowi yang telah berlangsung selama 2–3 tahun terakhir telah menimbulkan dampak luas, mulai dari pemborosan waktu hingga potensi perpecahan di masyarakat.
"Kasus ini sudah terlalu lama, meresahkan masyarakat dan merugikan semua pihak," ujarnya.
Menurut JK, persoalan tersebut seharusnya dapat diselesaikan secara sederhana. Ia meyakini Jokowi memiliki ijazah asli dan menyarankan agar polemik dihentikan.
"Sebenarnya sederhana, tinggal diperlihatkan saja ijazah aslinya, selesai," kata JK.
JK berharap polemik ini segera berakhir agar tidak terus memicu konflik di tengah masyarakat. Ia juga meyakini Jokowi tidak menginginkan adanya perpecahan akibat isu tersebut.*
(d/dh)
JAKARTA Badan Pemulihan Aset (BPA) resmi meluncurkan BPA Fair 2026 sebagai langkah strategis untuk mengoptimalkan pemulihan aset negar
EKONOMI
MEDAN Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Medan menjatuhkan vonis 20 tahun penjara kepada Saiful Bahri alias Pon (47), kurir narkotika
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa Rancangan UndangUndan
POLITIK
BATU BARA Wacana pemekaran wilayah yang mengusung pembentukan Provinsi Sumatera Pantai Timur kembali memantik perhatian publik. Kali ini
POLITIK
JAKARTA Pemerintah terus mendorong penguatan ketahanan energi nasional melalui diversifikasi bauran energi, termasuk opsi pengembangan P
NASIONAL
JAKARTA Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut Indonesia saat ini berada dalam kondisi survival mode ekonomi di tengah
EKONOMI
MEDAN Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menekankan pentingnya perusahaan menyesuaikan penugasan peserta magang dengan latar be
NASIONAL
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memberikan klarifikasi terkait pernyataannya mengenai kebutuhan hingga 19.000 e
EKONOMI
JAKARTA Tim penasihat hukum mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim menyampaikan keberatan atas perce
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengingatkan bahwa risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada tahun 2026 diper
PEMERINTAHAN