JAKARTA - Direktur Eksekutif Icon Watch, Razman Nasution, meminta Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla, memaafkan Ade Armando, Grace Natalie, serta Permadi Arya yang dilaporkan oleh aliansi 40 organisasi masyarakat (ormas) Islam ke Bareskrim Polri.
Pernyataan itu disampaikan Razman dalam program televisi Rakyat Bersuara bertajuk "40 Ormas Lapor Polisi, Ade Armando Cs Terancam Pidana?" yang disiarkan Selasa (12/5/2026).
Dalam pernyataannya, Razman menyinggung peran Jusuf Kalla dalam mendamaikan berbagai konflik besar di Indonesia, mulai dari Aceh, Ambon hingga Poso.Baca Juga:
"Kalau Pak JK bisa mendamaikan konflik di Aceh lewat Perjanjian Helsinki, kemudian Ambon dan Poso, apa sih susahnya bagi Pak JK memaafkan," ujar Razman.
Ia kemudian secara terbuka memohon agar Jusuf Kalla memberikan maaf kepada pihak-pihak yang dilaporkan terkait polemik potongan video ceramah JK yang beredar di media sosial.
"Malam hari ini, saya mohon Pak JK, Bapak maafkanlah Ade Armando, Grace Natalie, bahkan Abu Janda," katanya.
Razman juga menekankan bahwa sikap memaafkan memiliki kedudukan mulia dalam ajaran Islam. Dalam kesempatan itu, ia turut mengutip Surah An-Nur ayat 22.
Sebelumnya, Aliansi Ormas Islam yang diklaim terdiri dari 40 organisasi melaporkan Ade Armando, Abu Janda, dan Grace Natalie ke Bareskrim Polri. Laporan tersebut berkaitan dengan unggahan dan komentar mengenai potongan video ceramah Jusuf Kalla di Universitas Gadjah Mada (UGM).
Para pelapor menilai para terlapor telah melakukan framing dan mempengaruhi opini publik terkait isi ceramah JK.
Menanggapi laporan tersebut, Ade Armando menegaskan dirinya tidak merasa bersalah dan membantah tudingan mengadu domba maupun memprovokasi publik.
"Saya tidak pernah mengadu domba, memprovokasi, menghasut siapa pun, bahkan untuk membenci JK nggak pernah," ujar Ade.
Sementara itu, Grace Natalie juga menyatakan unggahan yang dibuatnya di media sosial merupakan pendapat pribadi sebagai warga negara dan tidak melanggar hukum.*
JAKARTA Ahli digital forensik Rismon Sianipar menyebut pihak yang mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) terkait
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Wakil Menteri Perhubungan (Wamenhub) Suntana mengatakan nahkoda KM Virgo Transport 8 yang terbalik di Laut Jawa ditemukan dalam
PERISTIWA
MEDAN Terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan smartboard di Dinas Pendidikan Langkat, Saiful Abdi, mengungkapkan adanya pertemuan dengan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari menilai Suahasil Nazara dipilih Presiden Prabowo Subianto sebagai
NASIONAL
MEDAN Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) masih mengusut dugaan korupsi dalam pengadaan lahan pembangunan Jalan Tol MedanBin
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan, Sumatera Selatan, dan Jambi masih terdeteksi di sebagian besar wil
PERISTIWA
JAKARTA Kuasa hukum terdakwa kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan, mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, meminta Presiden ke7 J
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Tim Hukum Merah Putih (THMP) mengaitkan langkah pakar hukum tata negara Denny Indrayana yang mempersoalkan ijazah Wakil Presiden
HUKUM DAN KRIMINAL
SURABAYA Kader Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan (PDIP) Kota Surabaya, Achmad Hidayat, resmi dipecat dari keanggotaan partai pa
POLITIK
JAKARTA Tim Hukum Merah Putih (THMP) membawa riwayat pendidikan Presiden Prabowo Subianto dalam polemik mengenai syarat pendidikan Wakil
HUKUM DAN KRIMINAL
