Hasto Kristiyanto: PDIP Khawatir Gejala Militerisme Kian Menguat

JAKARTA – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, menyatakan partainya mengkhawatirkan menguatnya gejala militerisme dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pernyataan itu disampaikan Hasto saat menjadi inspektur upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di halaman Masjid At Taufiq, Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Senin, 1 Juni 2026.

Dalam amanatnya, Hasto menegaskan bahwa Pancasila harus menjadi fondasi dalam menjaga demokrasi, kebebasan sipil, serta perlindungan terhadap hak-hak warga negara untuk menyampaikan kritik.

Baca Juga:

• Prabowo Tegaskan Ekonomi Pancasila: Koperasi Harus Bangkit, UMKM Jadi Tulang Punggung

"PDI Perjuangan sangat mengkhawatirkan terhadap menguatnya militerisme," kata Hasto di hadapan peserta upacara.

Menurut dia, sikap kritis masyarakat merupakan bagian dari tanggung jawab politik warga negara sekaligus bentuk kecintaan terhadap bangsa dan negara.

Karena itu, kritik tidak boleh direspons dengan tindakan represif.

"Sikap kritis adalah tanggung jawab politik setiap warga negara Indonesia karena rasa cinta kepada tanah air. Sikap kritis tidak bisa dihadapi dengan represi," ujarnya.

Hasto menilai nilai kemanusiaan dan keadilan yang terkandung dalam Pancasila harus diwujudkan secara nyata dalam kehidupan berbangsa.

Salah satunya melalui jaminan kebebasan berpendapat, kebebasan berserikat, dan perlindungan dari rasa takut.

Ia juga mengingatkan agar aparatur negara tidak menyalahgunakan kewenangan yang dimiliki. Menurutnya, negara seharusnya hadir untuk melindungi rakyat, bukan sebaliknya.

"Kemanusiaan menentang berbagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan aparatur negara yang seharusnya melindungi rakyatnya," kata Hasto.

Lebih lanjut, Hasto menyebut Pancasila memiliki semangat perubahan yang berorientasi pada keadilan sosial dan kemakmuran rakyat.

Sistem yang menindas, kata dia, harus digantikan dengan sistem yang mampu menghadirkan kesetaraan dan kebebasan bagi seluruh warga negara.

Pernyataan Hasto muncul di tengah berbagai perdebatan mengenai perluasan peran militer di ranah sipil.

Sejumlah kelompok masyarakat sipil sebelumnya menyoroti keterlibatan militer dalam berbagai program pembangunan nasional, rencana pemekaran komando teritorial, hingga wacana revisi Undang-Undang TNI yang dinilai berpotensi memperluas kewenangan institusi militer di luar fungsi pertahanan negara.

Bagi PDIP, semangat Pancasila harus tetap menjadi pedoman utama dalam menjaga demokrasi, supremasi sipil, dan penghormatan terhadap hak-hak konstitusional warga negara.*

(tb/ad)

Prabowo Tegaskan Ekonomi Pancasila: Koperasi Harus Bangkit, UMKM Jadi Tulang Punggung

Prabowo: Pancasila Jadi Pegangan Bangsa di Tengah Dunia yang Terpecah

Bobby Nasution Minta ASN Sumut Hentikan Pungli dan Korupsi

Istana Balas Kritik Eks Wamenlu soal Prabowo Sering ke Luar Negeri: Untuk Bangsa dan Negara

Rupiah Menguat di Awal Perdagangan, Tembus Rp17.827 per Dolar AS

Prabowo Pimpin Upacara Harlah Pancasila 2026 di Kemlu, Megawati hingga JK Hadir